Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan di Mata Ulama

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 13 Nov 2017 20:22 WIB
penghayat kepercayaan
Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan di Mata Ulama
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin/MTVN/M Sholahadhin Azhar

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penghayat kepercayaan dicantumkan di KTP elektronik (KTP-el). Sejumlah ulama pun merespons putusan MK tersebut.

"Fatwa MK itu final dan mengikat. Tetapi implikasinya itu besar sekali. Sebab dia mau masuk kolom apa? Mau masuk kolom agama, dia bukan agama. Dibikin kolom sendiri, apa dia memang apa," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin 13 November 2017.

Menurut Ma'ruf, KTP-el adalah identitas seseorang. Dan di antara yang diakui untuk menggambarkan identitas seseorang adalah agama, bukan kepercayaan. Sebab kepercayaan masih diragukan dan dinilai belum bisa mewakili identitas seseorang. 

"Nah ini juga kayaknya perlu ada pembahasan lebih jauh soal itu. Jadi masuk kolom apa dia itu," ucap Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj melihat keputusan MK itu dari sisi kebangsaan. Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika, lanjut Said, harus mengakomodasi kepentingan penghayat kepercayaan. 

Namun jika dilihat dari sudut pandang agama, kata Said, keputusan MK ini tetap melihat kepercayaan bukanlah agama. "Harus mengakui keberadaan mereka. Tapi memang mereka bukan agama, tapi kita mengakui keberadaan mereka. Setuju dong (dengan putusan MK), mau diusir? Itu WNI lho," kata Said.


 


(DHI)