Ketua DPRD Lampung Tengah Diperiksa

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 27 Mar 2018 12:15 WIB
Suap Bupati Mustafa
Ketua DPRD Lampung Tengah Diperiksa
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS).

"Dia diperiksa untuk tersangka JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Selain Achmad Junaidi, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Tengah Iskandar, Direktur PT Puma Arena Yudha, Agus Purwanto, dan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch Ardian Noervianto. "Ketiganya diperiksa untuk tersangka JNS," ucap Febri.

Tak hanya memeriksa saksi untuk JNS, penyidik juga akan memeriksa anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Baca: KPK Tahan Bupati Lampung Tengah

KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

Sehari setelahnya, KPK kemudian menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Mustafa diduga bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(YDH)