KPK Minta Parpol Giat Ingatkan Kader Tak Terlibat Korupsi

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 08 Feb 2018 04:00 WIB
kasus korupsiott anggota dprd jambi
KPK Minta Parpol Giat Ingatkan Kader Tak Terlibat Korupsi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Reno Esnir.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik lebih giat mengingatkan para kader untuk tidak tergoda korupsi. Hal ini disampaikan KPK menanggapi banyaknya kader partai yang terlibat korupsi, salah satunya Gubernur Zumi Zola.

"Partai seharusnya memberikan kepastian pada politisi muda agar lebih punya semangat, agar menjalankan politik secara bersih karena penegakan hukum dapat ditujukan untuk bersihkan pihak tertentu yang jalani proses politik dengan menerima suap atau gratifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, Februari 2018.

Baca: KPK Belum Berencana Periksa Zumi Zola

Febri menilai, terjerumusnya politisi dalam pusaran korupsi merupakan kesempatan bagi semua pihak atau politisi lain yang berintegritas dan bersih untuk memimpin serta membangun politik yang bersih.

"Jadi kami pandang ketika sejumlah kader diduga melakukan korupsi diproses ini dapat menjadi kesempatan bagi politisi yang memang punya niat menjalankan politik secara bersih," jelas Febri.

Tak hanya itu, Febri berpendapat parpol seharusnya memberikan ruang kepada politisi yang berintegritas untuk menjalankan sistem politik yang bersih. "Ini salah satu poin yang konsen pencegahan konteks sektor politik," tegas Febri.

Di sisi lain, KPK mengimbau, Zumi Zola untuk menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Apa lagi, sejumlah parpol memiliki komitmen untuk tidak terlibat korupsi.

"Saran kami hadapi proses hukum dan komitmen parpol sangat diuji apakah akan bela kadernya yang korupsi atau justru mendukung proses penegakan hukum secara fair," pungkas Febri.

Baca: KPK Sita Uang Dollar dari Rumah Zumi Zola

KPK resmi mengumumkan status tersangka Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan sebagai tersangka. Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar.

Zumi Zola dan Arfan diduga kuat 'memalak' sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagai 'uang ketok' agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.


(DEN)