Kali Ketiga Gunawan Jusuf Ajukan Praperadilan

   •    Selasa, 09 Oct 2018 23:46 WIB
praperadilan
Kali Ketiga Gunawan Jusuf Ajukan Praperadilan
Bareskrim Polri. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta: Untuk ketiga kalinya pengusaha Gunawan Jusuf mengajukan gugatan praperadilan. Praperadilan kembali diajukan per 9 Oktober 2018 dengan kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.

"Permohonan praperadilan teregistrasi Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2018," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur, seperti dilansir Antara.

Pada gugatan pertama, hakim menggugurkan praperadilan yang diajukan. Sedangkan di gugatan kedua, pihak pemohon yang menarik sendiri. Saat dikonfirmasi mengenai pencabutan gugatan, Marx Adryan, salah satu kuasa hukum Gunawan, tak menjawab. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan tak berbalas.

Meskipun mengajukan praperadilan untuk ketiga kalinya, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menilai tidak ada alasan bagi Polri menghentikan sementara penyidikan. Bareskrim yang menangani perkara ini bisa melanjutkan penyidikan.

"Maju mundur seperti itu kan berarti dia tidak serius mengajukan (praperadilan). Kalau misalnya dia memproses praperadilan ditarik mundur dan sebagainya, enggak ada alasan polisi untuk berhenti (menyidik),” ucap Muzakir.

Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan kejadian seperti ini sering terjadi. Gayus berharap Mahkamah Agung (MA) bisa menerbitkan aturan demi mencegah hal semacam ini terulang lagi.

"SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau Perma (Peraturan Mahkamah Agung) diharapkan bisa diterbitkan untuk mengatur adanya kepastian hukum demi kelancaran proses peradilan," ujar Gayus.

Ia mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur tentang jumlah praperadilan yang diajukan pemohon. "Sejauh ada alasan yang dapat diterima oleh hakim, praperadilan bisa dilakukan beberapa kali," kata dia.

Namun, ia melanjutnya, semestinya hakim praperadilan yang menentukan pencabutan, bukan pemohon. Hakim praperadilan juga bisa menentukan bahwa proses hukum perkara praperadilan tersebut terkait dengan penghalangan proses hukum (obstruction of justice) atau tidak.

Kasus ini bermula saat warga negara Singapura, Toh Keng Siong, melaporkan Gunawan Jusuf ke Bareskrim Polri atas perkara dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini, Gunawan masih berstatus saksi. Adapun gugatan praperadilan Gunawan ditujukan kepada Bareskrim.



(UWA)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA