Terjemahan KUHP Digugat

Faisal Abdalla    •    Jumat, 08 Jun 2018 13:28 WIB
ruu kuhp
Terjemahan KUHP Digugat
Advokat YLBHI, Muhammad Isnur--Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menggungat pemerintah terkait terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Gugatan resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

Advokat YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan gugatan dilayangkan kepada Presiden RI sebagai tergugat I, Menkumham sebagai tergugat II, dan Ketua DPR RI sebagai tergugat III. 

"Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi menemukan fakta bahwa selama ini KUHP tidak mempunyai terjemahan resmi, yang beredar diterjemahkan oleh beberapa ahli, yaitu R Soesilo, Moeljatno, Andi Hamzah, BPHN, dan lain-lain," kata Isnur di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018. 

Isnur mengatakan dengan adanya perbedaan KUHP hasil terjemahan dari para pakar berimplikasi terhadap adanya perbedaan penafsiran antar satu pakar dan pakar lainnya. 

Isnur mencontohkan pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, dalam KUHP terjemahan versi R Soesilo disebutkan 'dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana', sementara pada terjemahan versi Moeljatno disebutkan 'dipidana sebagai seseorang yang melakukan pidana', dan pada terjemah versi Andi Hamzah disebutkan 'dipidana sebagai pembuat delik'. 

Baca: Revisi UU KUHP Bertentangan dengan UU Pengadilan HAM

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, Isnur menilai sulit menemukan keselarasab hukum khususnya penerapan hukum pidana yang bersifat sangat materil. 

"Bisa jadi saya sebagai pengacara paki KUHP versi terjemahan A, Jaksa penuntut umum pakai B, dan Hakim memutus dengan menggunakan versi C," tandasnya. 

Isnur mengatakan seharusnya sejak UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, disahkan, pemerintah wajib menggunakan bahasa Indonesia pada semua peraturan perundang-undangan. Ia mengaku telah mengajukan somasi terkait hal tersebut kepada pihak-pihak tergugat, tertanggal 11 Maret 2018 dan 28 Maret 2018 namun tak mendapatkan respon. 

Atas dasar tersebut, Isnur memutuskan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan teregistrasi di nomor 330/PDT.GBTH.PLW/2018/PN.JKT.PST tertanggal 8 Juni 2018. 

"KUHP ini tak pernah diterjemahkan secara resmi. Seharusnya sejak ada UU Bahasa tahun 2009 sudah ada kewajiban untuk menerjemahkannya secara resmi," katanya. 



(YDH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA