Enam Tersangka Korupsi Kredit Bank Mandiri Segera Diadili

Sunnaholomi Halakrispen    •    Jumat, 13 Jul 2018 16:42 WIB
kasus korupsi
Enam Tersangka Korupsi Kredit Bank Mandiri Segera Diadili
Gedung Kejaksaan Agung - MI/Irfan.

Jakarta: Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Warih Sadono, mengatakan berkas perkara enam tersangka korupsi pemberian kredit Bank Mandiri rampung. Keenam tersangka segera disidang. 

"Iya, sudah P21 (berkas perkara lengkap) kemarin. Insyaallah dalam waktu dekat akan segera dilakukan proses tahap dua, yaitu pelimpahan berkas dan tersangka," ujar Warih di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Juli 2018. 

Keenam tersangka itu yakni Head Accounting PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Vincentius; Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo; Relationship Manager PT TAB Frans Edward Chandra; 
Commercial Banking Manager Surya Baruna Semenguk; serta dua orang yang berperan sebagai pemutus kredit di Bank Mandiri dengan inisial TS dan PPW.

Warih memastikan paling lama pekan depan keenamnya segera disidang. Sidang bakal dilangsungkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. 

Dia menambahkan pihaknya tak berhenti di enam tersangka. Penyidik bakal mendalami lagi kasus ini untuk mencari tersangka baru. 

"Tunggu saja. Kita masih bekerja menyelesaikan kasus ini," imbuh Warih.

(Baca juga: Kejagung Tahan Tersangka Kasus Pemberian Kredit Bank Mandiri)

Kasus korupsi pemberian kredit ini bermula pada 15 Juni 2015 berdasarkan surat nomor: 08/TABco/VI/2015. Direktur PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) Rony Tedy mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. Perpanjangan seluruh fasilitas kredit modal kerja (KMK-1, KMK-2, KMK-3, dan KMK-4) dengan total sebesar Rp880,6 miliar.

Perpanjangan dan tambahan plafon LC sebesar Rp40 miliar. Sehingga, total plafond LC menjadi Rp50 miliar serta Fasilitas KI baru (KI-5) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan.

Sehingga, berdasarkan Nota Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan sehingga bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit di tahun 2015 sejumlah Rp 1.170.000.000.000.

Selain itu, debitur PT TAB juga telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar Rp73 miliar semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK), tetapi dipergunakan untuk keperluan yang dilarang dalam perjanjian kredit.

Rony diduga melakukan korupsi dengan cara memasukan data aset yang tidak benar terkait PT TAB ke dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit. Tindakannya itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun. 




(REN)