KPK Bantu Polda Sulsel Tuntaskan Tiga Kasus Korupsi

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 17 Apr 2018 20:38 WIB
kpkkasus korupsi
KPK Bantu Polda Sulsel Tuntaskan Tiga Kasus Korupsi
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar koordinasi supervisi (Korsup) dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Korsup dilakukan untuk menuntaskan tiga kasus yang ditangani Polda Sulsel.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan kerja sama dilakukan untuk memberi masukan terkait kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan. Lembaga Antikorupsi memfasilitasi ahli teknis untuk melengkapi berkas perkara, termasuk di dalamnya perhitungan kerugian negara.

"Ada kebutuhan bantuan perhitungan kerugian negara di sana," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Febri mengungkapkan, tiga kasus yang dikorsup yakni dugaan tindak korupai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya dan atau menerima hadiah atau janji terkait jabatannya pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Kepala BPKAD Kota Makassar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kedua, kasus dugaan korupsi Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun anggaran 2016. Dua orang yakni Kadis Koperasi/UKM Makasar Gani Sian dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) M Enra Efni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Terakhir, lanjut Febri kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan taman dan jalur (Penanaman Pohon Ketapang Kencana) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun anggaran 2016.

Dalam kasus ini, Polda Sulsel menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya, Abdul Gani Sirman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Budi Susilo selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Buyung Haris selaku tim penyusun harga perkiraan sementara (HPS), dan Abu Bakar Muhajji seorang PNS yang bertindak sebagai penyedia pohon.

"Tim Koorsup (Koordinasi Supervisi) KPK telah melakukan supervisi terhadap ketiga perkara ini sejak 3 April 2018 dan gelar perkara ini merupakan gelar perkara pertama," pungkas Febri.




(REN)

KPK Diminta Segera Ungkap Nama Besar di Belakang Novanto

KPK Diminta Segera Ungkap Nama Besar di Belakang Novanto

2 hours Ago

Setelah vonis 15 tahun terhadap Setya Novanto diketuk, KPK diminta untuk segera mengungkap nama…

BERITA LAINNYA