Terlibat Suap, Konsultan Dituntut 5,5 Tahun Penjara

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 21 Jan 2019 19:58 WIB
kasus suapkasus korupsi
Terlibat Suap, Konsultan Dituntut 5,5 Tahun Penjara
Konsultan Eka Kamaludin yang terlibat suap dituntut 5,5 tahun penjara. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut konsultan Eka Kamaludin dihukum 5 tahun 6 bulan penjara. Dia juga dituntut membayar pidana denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Eka dinilai terbukti menerima uang Rp3,6 miliar bersama-sama anggota DPR Fraksi Demokrat, Amin Santono; mantan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo; serta mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Iwan Sonjaya. Uang itu berasal dari kontraktor CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast dan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Mustafa melalui Kadis Pekerjaan Umum Lampung Tengah Taufik Rahman.

"Menyatakan terdakwa Eka Kamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.

Selain itu, Eka juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp158 juta. Uang pengganti itu harus dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

"Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama satu tahun," tegas Jaksa Wawan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menganggap Eka tak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Jaksa menilai perbuatan Eka secara tidak langsung merugikan masyarakat pengguna infrastruktur. 

Hal-hal yang meringankan, Eka belum pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatannya. Eka diharuskan berjanji tidak akan mengulanginya harus terus terang memberikan keterangan di persidangan.

"Terdakwa juga berstatus sebagai justice collaborator (JC) berdasarkan keputusan pimpinan KPK, Nomor Keputusan 136 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan saksi pelaku yang bersama JC atas nama terdakwa korupsi Eka Kamaludin," ujar Jaksa Wawan.

Baca: Hak Politik Amin Santono Terancam Dicabut

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Keempat tersangka itu adalah Amin Santono, Yaya Purnomo, Ahmad Ghiast dan Eka Kamaludin.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ghiast selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA