Risma Minta KPK Awasi Sidang Putusan Kasus Pasar Turi

Metrotvnews.com, Jakarta: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat mengawasi sidang putusan kasus Pasar Turi. Kasus itu bakal diputuskan besok.
 
"Putusannya ini sudah ditunda tiga kali," kata Risma di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017.
 
Risma mengaku sengaja meminta KPK secara langsung mengawasi. Ia sengaja mendatangi Gedung KPK di Jakarta. Biasanya dia cukup berkirim surat.
 
"Saya tidak mau kirim pos lagi. Saya mau ngantar," ujar dia.
 
Tak hanya meminta bantuan KPK, Risma juga meminta Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Pemantau Persidangan terkait kasus Pasar Turi turun ke lapangan.
 
Pada 2015 lalu, pedagang Pasar Turi melaporkan pengelola Pasar Turi atas pelanggaran Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan. Pengelola dituding menarik uang secara ilegal dari pedagang di luar harga stand.
 
Polda Jatim menetapkan Henry sebagai tersangka atas kasus tersebut pada Februari 2016. Pertengahan 2016, Mabes Polri mengambilalih kasus tersebut. Hasil gelar perkara di Mabes Polri, tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut, dan hanya ditemukan unsur perkara perdata.
 
Selain berseteru hukum dengan pedagang, pengelola Pasar Turi juga tengah berseteru hukum dengan Pemkot Surabaya, yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan perusahaan tersebut sempat melaporkan Risma ke Polda Jatim hingga dikeluarkanlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).


(FZN)