Kejagung Disarankan Cari Laporan TPF Munir ke `Dalam`

Lukman Diah Sari    •    Senin, 17 Oct 2016 15:56 WIB
kasus munir
Kejagung Disarankan Cari Laporan TPF Munir ke `Dalam`
Anggota TPF Kasus Pembunuhan Munir Hendardi -- ANT/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo menelusuri laporan tim pencari fakta (TPF) kasus Munir yang raib. Kejaksaan Agung mengklaim telah menghubungi setiap anggota TPF untuk mencari keberadaan dokumen tersebut.

"Kalau Presiden bilang Kejagung disuruh cari, itu artinya mencari ke dalam pemerintahan, ke institusi pemerintah, bukan di luar institusi," kata Hendardi, anggota TPF yang juga Ketua Setara Institute kepada Metrotvnews.com, Senin (17/10/2016).

Hendardi menjelaskan, TPF Munir telah menyerahkan laporan secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005. Sejak saat itu, TPF tak lagi punya kewajiban ataupun kewenangan terhadap penyelidikan kasus Munir. Termasuk keberadaan laporan TPF yang saat ini dipertanyakan banyak pihak.

"Seharusnya Kejagung mencari di Setneg, Polri, atau di Kejaksaan sendiri. Bukannya menghubungi kami. Ini lucu jadinya," kata Hendardi.

(Baca: Mencari Laporan TPF Kasus Pembunuhan Munir)

Menurut Hendardi, ada tujuh bundel laporan TPF yang diserahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia yakin, laporan sebanyak itu tidak mungkin hilang begitu saja.

"Masa tidak ada satu pun juga. Pasti ada," yakin Hendardi.


Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir, mengikuti aksi Kamisan dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat -- ANT/Fanny Octavianus

Setelah TPF menyerahkan laporan, lanjut Hendardi, presiden langsung bertindak dan melakukan proses hukum melalui Kapolri. Selanjutnya, Kapolri menunjuk satu tim yang dipimpin Brigjen Marsudi Hanafi.

"Itu (bertindak) pakai dasar laporan TPF. Berarti sudah ada (laporan). Mengarang saja kalau bilang tidak ada," tukas Hendardi.

(Baca: Pemerintah Harus Cari Dokumen TPF yang Resmi)

Sebelumnya, TPF kasus Munir dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Keppres itu juga mencantumkan kewajiban presiden, yakni mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat.

Namun, laporan hasil investigasi TPF yang diserahkan ke Presiden SBY kala itu belum juga diumumkan hingga kini. Bahkan, laporan itu disebut-sebut telah raib.


(NIN)

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

12 hours Ago

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono mendapatkan sumbangan dari warga saat berkampanye di …

BERITA LAINNYA