Tak Ada Payung Hukum Jaksa Seatap dengan Densus Tipikor

Lukman Diah Sari    •    Jumat, 13 Oct 2017 16:57 WIB
densus tipikor
Tak Ada Payung Hukum Jaksa Seatap dengan Densus Tipikor
Jaksa Agung Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung M. Prasetyo menanggapi dingin keinginan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar jaksa seatap dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Mabes Polri. Pasalnya, tak ada payung hukum untuk mewujudkan wacana tersebut.

"Ada enggak aturannya?" kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 13 Oktober 2017.

Dia menjelaskan, Densus Tipikor berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat menaungi jaksa dan polisi dalam satu atap. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah mengaturnya. 

"(UU KPK) mengatakan penuntut umumnya itu jaksa. Kita ke sana. Kalau Densus ada enggak aturannya itu," cetus dia. 

Prasetyo mengingatkan apabila penegakan hukum tidak boleh menerobos peraturan, mesti taat asas. Penegak hukum harus lebih dulu menaati peraturan yang berlaku. 

"Kalau sudah ada undang-undang seperti itu kita akan mengirimkan jaksa kita. Kalau belum tentunya kita mengatakan bahwa kita mengacu undang-undang yang ada yaitu KUHAP. Hasil penyidikan dari penyidik Polri diserahkan pada JPU (jaksa penuntut umum)," beber dia.

Baca: Densus Buru Koruptor hingga ke Desa

Terkait alasan Kapolri yang merasa jaksa perlu masuk Densus Tipikor agar berkas perkara tidak bolak-balik antara penyidik-jaksa, Prasetyo menilai hal itu semestinya tak jadi masalah. Pasalnya, penelitian berkas sudah ada aturannya. 

Dia menuturkan, bila berkas perkara dikembalikan, berarti memang ada syarat yang belum dilengkapi. "Bukan berarti kita sengaja," ujar dia. 


(OGI)