Zumi Zola Dicecar Soal Instruksi Menyuap DPRD Jambi

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 16 Feb 2018 01:04 WIB
ott anggota dprd jambi
Zumi Zola Dicecar Soal Instruksi Menyuap DPRD Jambi
Gubernur Jambi Zumi Zola. Foto: MTVN/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan perdana terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan penyidik lebih banyak mencecar soal kewenangan Zumi Zola sebagai Gubernur. Termasuk, menelisik arahan Zumi Zola kepada anak buahnya untuk menyuap anggota DPRD Jambi.

"Terhadap tersangka ZZ dilakukan pemeriksaan secara umum, terkait dengan hak dan kewenangan dalam jabatan Gubernur," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018.

Tak hanya soal peran, menurut Febri, penyidik juga mengonfirmasi soal uang yang disita KPK di villa milik Zumi Zola di Jambi. "Dijelaskan juga terkait uang yang disita KPK di villa di Jambi sebelumnya," pungkas dia.

Baca: Zumi Zola Disebut Merestui Suap DPRD Jambi

Ini pemeriksaan perdana Zumi Zola setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Usai diperiksa, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu belum mengenakan rompi tahanan milik KPK. Artinya, Zumi Zola masih bebas dan masih bisa menghirup udara bebas.

KPK sebelumnya mengumumkan status tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka. Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar.

Zumi Zola dan Arfan diduga kuat 'memalak' sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagai 'uang ketok' agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Baca: Rincian Rencana Suap untuk Legislator Jambi

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.





(DMR)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA