Pengacara Aquamarine Didakwa Menyuap Panitera PN Jaksel

Damar Iradat    •    Jumat, 10 Nov 2017 03:42 WIB
ott kpk
Pengacara Aquamarine Didakwa Menyuap Panitera PN Jaksel
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Penasehat hukum PT Aquamarine Divindo Inspection, Akhmad Zaini, didakwa menyuap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Jumlah suap yang diberikan mencapai Rp 425 juta.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Akhmad memberikan suap tersebut agar Tarmizi memengaruhi hakim yang tengah mengadili perkara perdata yang melibatkan PT Aquamarine di PN Jakarta Selatan.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu memberi atau menjanjikan uang sebesar Rp425 juta kepada Tarmizi selaku panitera pengganti," kata jaksa KPK Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2017.

Kepada Tarmizi, Akhmad menyampaikan keinginannya agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service PTE Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection. Dalam perkara itu, Eastern Jason mengalami kerugian dan menuntut PT Aquamarine membayar ganti rugi USD7,6 juta dan SGD131.000.

Selain itu, rasuah tersebut diberikan oleh Akhmad agar hakim menerima gugatan rekovensi yang diajukan PT Aquamarine. Akhmad berani menyuap lantaran Tarmizi mengaku dipercaya Hakim Ketua, Djoko Indiarto.

Suap yang diberikan kepada Tarmizi tak hanya uang berupa Rp425 juta. Akhmad juga memberikan sejumlah fasilitas seperti hotel, villa, transportasi, hingga dibelikan oleh-oleh saat berkunjung ke Surabaya dan Malang.

"Pada 16 Juli 2017, terdakwa dihubungi Tarmizi yang akan pergi ke Surabaya beserta rombongan keluarga dan teman-temannya," ungkap jaksa.

Akhmad kemudian memesan kamar untuk mengindap di Hotel Garden Palace Surabaya. Ia juga memesan fasilitas hotel dan villa di daerah Batu, Malang.

Jaksa menjelaskan, saat berada di Surabaya, Akhmad kembali meminta Tarmizi untuk memengaruhi hakim untuk memutuskan perkara perdata. Akhmad juga meminta agar hakim menerima gugatan rekonvensi yang diajukan PT Aquamarine dan menyita jaminan yang diajukan PT Aquamarine.

Atas perbuatannya, Akhmad didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(AGA)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

55 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA