Pencabutan BAP Miryam tak Menjamin Novanto Lolos Kasus KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 19:21 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pencabutan BAP Miryam tak Menjamin Novanto Lolos Kasus KTP-el
Ketua DPR Setya Novanto -- Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta: Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani disebut tidak akan berpengaruh pada status tersangka Setya Novanto di kasus KTP elektronik (KTP-el). Sebab, penyidik KPK tidak akan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa bukti yang kuat.
 
"Saya berpandangan kalau dicabut itu BAP (Miryam), tidak akan mempengaruhi posisi pak Novanto. Karena apa? Penyidik itu enggak bodoh saya bilang," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Zulhendri Hasan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Baca: Zulhendri Sebut Farhat yang Buka Peran Rudi Alfonso

Zulhendri hari ini diperiksa sebagai saksi kasus merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara KTP-el. Dalam pemeriksaan, dia membantah sebagai pihak yang mengungkap adanya peran Ketua Bidang Hukum dan HAM Golkar, Rudi Alfonso, untuk mengatur keterangan saksi termasuk mencabut BAP Miryam.
 
Zulhendri justru menyebut Farhat Abbas yang mengungkap peran Rudi Alfonso dalam pemberian keterangan sekaligus pencabutan BAP tersebut. Bahkan, Zulhendri mengaku sempat marah dan meminta Farhat Abbas bertanggungjawab atas pernyataannya itu.
 
"Adanya konstruksi pencabutan BAP itu saya justru tahu dari saudara Farhat," ujar dia.
 
Tak hanya itu, dalam percakapannya dengan Farhat, Zulhendri mengatakan penyidik KPK sudah mengantongi sejumlah bukti keterlibatan sejumlah pihak termasuk Novanto pada korupsi proyek yang rugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Baca: Wabendum Golkar: KPK tak Perlu Izin Presiden Memeriksa Novanto

"Sekalipun BAP miryam dicabut tentu sudah ada bukti-bukti petunjuk lain atau keterangan-keterangan saksi lain yang menyebutkan hal yang sama. Sekalipun itu dicabut tidak akan mempengaruhi," ucapnya.
 
Selain itu, Zulhendri juga menyampaikan kepada Farhat kalau dirinya menjadi tim hukum pihak-pihak yang terjerat kasus korupsi megaproyek bernilai Rp5,9 triliun ini tidak akan pernah menyarankan para saksi mencabut BAP seperti Miryam.
 
"Saya mengatakan lagi, andai kata saya jadi ketua timnya, saya tidak akan rekomendasi pencabutan itu, kira-kira seperti itu," pungkasnya.




(FZN)