Demokrat Pecat Amin Santono

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 05 May 2018 22:22 WIB
partai demokratott kpk
Demokrat Pecat Amin Santono
Ilustrasi--medcom.id

Jakarta: Amin Santoso dipecat oleh Partai Demokrat sebagai kader maupun anggota DPR. Pemecatan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Amin sebagai tersangka.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat AS (Amin Santoso) dari Partai Demokrat," tegas Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangannya, Sabtu, 5 Mei 2018.

Hinca menyebut pemecatan ini sebagai dukungan Demokrat kepada KPK. Selain itu, Demokrat juga merasa bertanggung jawab secara moril dengan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada koruptor.
 
"Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan di proses segera," ucap dia. 

Demokrat berterima kasih kepada KPK telah menangkap kadernya yang korup. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga meminta kepada masyarakat atas ulah kadernya yang nakal itu.

Baca: Politikus Demokrat Amin Santono Jadi Tersangka

Hinca menegaskan, Demokrat akan mendukung KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua lini, termasuk di partai politik. 

"Demokrat akan konsisten mendukung pemberantasan korupsi dan tidak akan menoleransi perilaku koruptif," kata dia.

Amin Santono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima hadiah atau janji usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018. 

Selain Amin, KPK juga menetapkan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo (YP), Perantara Eka Kamaludin (EKK) serta Kontraktor Ahmad Ghiast (AG) sebagai tersangka. 

Amin, Eka dan Yaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Semantara Ahmad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 


(AZF)