Kepala PN Medan Diperiksa Kasus Suap Pemulusan Perkara

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 14 Sep 2018 12:01 WIB
ott kpkKasus suap hakim
Kepala PN Medan Diperiksa Kasus Suap Pemulusan Perkara
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan atas Kepala Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan. Orang nomor satu di PN Medan itu akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pemulusan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Tamin Sukardi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TS (Tamin Sukardi)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 14 September 2018.

Marsuddin merupakan salah seorang yang sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Namun, dia dilepas karena penyidik belum menemukan cukup bukti keterlibatannya dalam memuluskan putusan perkara Tamin Sukardi.

Penyidik juga ikut menjadwalkan pemeriksaan saksi lain yaitu dua pengacara Fachrudin Rifai dan Suhardi, Staf Honorer Wakil Ketua PN Medan, Raymondus Candra Lubis, serta dua pihak swasta Tandeanus dan Tadjuddin. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Tamin Sukardi.

Tak hanya saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiganya yakni Hakim Merry Purba, Panitera Pengganti pada PN Medan Helpandi, dan Tamin Sukardi.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli perkara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumut. Keempatnya yakni  Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan Merry Purba, panitera pengganti Helpandi, pemilik PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan orang kepercayaan Tamin bernama Hadi Setiawan.

Hakim Merry diduga menerima duit suap total 280 ribu dolar Singapura (SGD) atau setara Rp3 miliar. Duit suap ini diduga untuk memengaruhi keputusan majelis hakim dalam perkara korupsi lahan. 

(Baca juga: Potret Buram Korupsi di Pengadilan)

Tamin diketahui menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar. Merry adalah hakim yang berbeda pendapat dibanding hakim lainnya atau diistilahkan dissenting opinion.

Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis pidana enam tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Atas perbuatannya, Hakim Merry dan Helpandi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Tamin dan Hadi selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Hakim Merry Menangis di KPK)




(REN)