Bupati Mojokerto Didakwa Mengeruk Keuntungan Pribadi

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 15 Sep 2018 16:23 WIB
kasus korupsi
Bupati Mojokerto Didakwa Mengeruk Keuntungan Pribadi
Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Foto: Medcom.id/Nurul

Jakarta: Sidang perdana perkara suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dengan terdakwa Mustofa Kamal Pasa (MKP) digelar. Sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan.

Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Mustofa telah memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Mojokerto untuk mengeruk keuntungan pribadi dalam menerbitkan IPPR dan IMB. 

Dalam dakwaan itu disebutkan juga pada awal tahun 2015 Mustofa memerintahkan Suharso selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penyegelan terhadap 22 tower di Mojokerto yang belum memiliki IPPR dan IMB.

Dari jumlah tesebut 11 tower di antaranya merupakan milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan 11 tower lainnya atas nama PT Tower Bersama Infrastructure (TBG).

Setelah melakukan penyegelan, kata jaksa penuntut, Mustofa lantas memerintahkan Bambang Wahyuadi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) untuk mengenakan fee jika ingin menerbitkan kembali izinya sebesar Rp200 juta yang masuk ke kantong pribadi Mustofa melalui kaki tangannya yakni Nano Santoso Hudiarto (Nono). Sehingga dari ke-22 tower tersebut total fee yang bakal diperoleh Mustofa adalah sebesar Rp4,4 miliar.

Jaksa melanjutkan Bambang pun menyampaikan kepada kedua perusahaan telekomunikasi tersebut bahwa tower yang disegel itu karena perizinannya belum lengkap, dan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustofa selaku Bupati.

Demi mendapatkan izin dan keberlangsungan usahanya di wilayah Mojokerto, kedua perusahaan telekomunikasi itu pun lantas mengikuti birokrasi yang dibuat oleh Mustofa.

Namun dalam realisasinya PT Protelindo harus mengeluarkan uang sebesar Rp3,03 miliar, dan PT TBG sebesar Rp2,75 miliar. Hal itu dikarenakan kedua perusahaan tersebut harus menggunakan jasa perantara dalam pengurusan izin di mana masing-masing perantara ikut mengambil fee.

Seperti PT TBG yang dalam pengurusannya menggunakan jasa Nabiel Titawano, Agus Suharyanto, dan Moh. Ali Kuncoro. Sedangkan PT Protelindo menggunakan perantara bernama Ahmad Suhami, dan Subhan Wakil Bupati Malang periode 2010-2015.

Setelah mendapatkan kepastian kedua perusahaan bersedia membayar fee pada Juni 2015 Bambang menemui Mustofa di ruang kerjanya untuk mendapatkan rekomendasi pendirian tower. Sebelum memberikan disposisi, Mustofa lagi-lagi menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya.

Bambang mengatakan kepada Mustofa kedua perusahaan menyanggupi. Namun setelah memberikan paraf dan disposisi untuk ditindaklanjuti Mustofa berpesan kepada Bambang agar fee dimintakan secepatnya.

Kedua perusahaan telekomunikasi itu pun membayar fee secara bertahap kepada para perantara untuk diteruskan kepada Nono sesuai intruksi Mustofa. Total uang yang telah diterima oleh Mustofa dari dua perusahaan tersebut saat ditangkap KPK adalah Rp2,75 miliar yang berasal dari PT protelindo dan PT TBG.

"Patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dalam hal ini terkait IPPR dan IMB di wilayah Mojokerto,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Eva Yustiana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat, 14 September 2018.

Atas perbuatannya itu Mustofa diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

Selain kasus perizinan tower Mustofa Kamal Pasa juga masih menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi selama menjadi orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto. Saat ini kasus dugaan penerimaan gratifikasi Mustofa Kamal Pasa masih dalam proses penyidikan oleh KPK.


(SCI)