Pejabat Kementerian PUPR Diperiksa KPK

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 02 May 2018 12:42 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Pejabat Kementerian PUPR Diperiksa KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Soebagiono. Ia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan jalan milik Kementeriaan PUPR Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Mei 2018.

Penyidik juga memanggil Kepala Biro Kepagawaian Kementerian PUPR Luthfiel Annam Achmad. Luthfiel juga merupakan staf ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PUPR.

"Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ucap Febri.

Baca: Politikus PKS Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Belum ada informasi resmi terkait hubungan kedua saksi dalam perkara ini. Keduanya diduga mengetahui ihwal suap dan gratifikasi di Pemkab Halmahera Timur.

KPK sebelumnya menetapkan Rudi Erawan sebagai tersangka. Politikus PDI Perjuangan itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tahun anggaran 2016.

Baca: Yudi Widiana Divonis 9 Tahun Penjara

KPK juga menetapkan sepuluh tersangka lain. Mereka di antaranya, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Mantan Anggota DPR‎ RI Damayanti Wisnu Putranti, pihak swasta Julia Prasetyarini, dan ibu rumah tangga Dessy A Edwin.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR, yakni Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, serta Yudi Widiana Adia juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Rudi Erwan diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp6,3 miliar pada proyek yang sama. Suap dan gratifikasi dianggap bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya.

Rudi Erawan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA