Aturan Ormas Lama Hanya Bisa Bubarkan Organisasi Komunis

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 16 Jul 2017 18:34 WIB
perppu pembubaran ormas
Aturan Ormas Lama Hanya Bisa Bubarkan Organisasi Komunis
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kegentingan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memiliki beberapa alasan. Salah satunya, UU Nomor 17 Tahun 2013 memiliki keterbatasan dan hanya bisa membubarkan ormas berpaham komunis.

"Ini kan kegentingannya, di UU Ormas tidak ada pelarangan selain yang komunis," kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan ABN NasDem di Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 16 Juli 2017.

Padahal, kata Teten, banyak paham lain yang berpotensi merongrong ideologi Pancasila. Misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin mendirikan kekhalifahan di Tanah Air.

Pun demikian, Teten menampik jika dikatakan pemerintah bakal semena-mena membubarkan ormas melalui Perppu tersebut. Ada pertimbangan mendalam terkait pembubaran, dan dipastikan hanya berdampak pada ormas yang menyimpang dari ideologi negara.

Keutuhan NKRI dan menjaga Pancasila sebagai ideologi dan  sudah mejadi kewajiban pemerintah. Regulasi melalui Perppu adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan konstitusi.

"Menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran pemerintah akan sewenang-wenang," kata Teten.

Kemenkumham dan Kemendagri akan menjadi dua lembaga yang bertanggung jawab untuk mendedefinisikan ormas menyimpang. Sebab, dua instansi pemerintah yang memberikan izin bagi ormas.

"Pemerintah akan sangat hati-hati, karena bisa dibawa ke Pengadilan TUN. Jadi gak mungkin gegabah, atau menafsirkan menjadi satu pasal karet. Itu menurut saya tidak," pungkasnya.


(SUR)

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

26 minutes Ago

KPK menyatakan telah mengantongi bukti baru dari tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto.

BERITA LAINNYA