Pengedar PCC Harus Dikenai Pasal Berlapis

Lukman Diah Sari    •    Sabtu, 16 Sep 2017 12:17 WIB
obat berbahaya
Pengedar PCC Harus Dikenai Pasal Berlapis
Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. Foto: Metrotvnews.com/Lukman Diah Sari

Metrotvnews.com, Jakarta: Sembilan orang tersangka pengedar Pracetamol Caffeine dan Carisoprodol (PCC) telah ditangkap. Lima di antaranya adalah apoteker. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut aturan itu tak cukup untuk membuat tersangka jera. Semestinya, para tersangka juga dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Lantaran, banyaknya anak-anak yang menjadi korban.
 
"Para pelaku itu harus dikenakan pasal berlapis," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 16 September 2017.

Sebelumnya, puluhan anak berusia 15-22 tahun dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, karena mengalami gejala gangguan mental usai mengonsumsi obat-obatan, seperti somadril, tramadol, dan PCC.

Ketiga jenis obat itu dicampur dan diminum secara bersamaan dengan menggunakan minuman keras oplosan. Akibatnya, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar meninggal. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kendari paling banyak menangani korban.

Hingga 14 September pukul 14.00 WIB, Kementerian Kesehatan mencatat ada 60 korban penyalahgunaan obat-obatan yang dirawat di tiga RS, yakni RS Jiwa Kendari (46 orang), RS Kota Kendari (9 orang), dan RS Provinsi Bahteramas (5 orang). Sebanyak 32 korban dirawat jalan, 25 korban rawat inap, dan 3 orang lainnya dirujuk ke RS Jiwa Kendari.

Baca: Polda Metro Jaya Antisipasi Penyalahgunaan PCC

Polisi sudah menetapkan sembilan tersangka. "Dua orang tersangka di Polda Sultra, empat di Polresta Kendari, dua di Polres Kolaka, dan satu di Polres Konawe," ujar Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, Jumat 15 September 2017.

Mereka disangkakan Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 berbunyi, setiap orang dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tak memiliki izin edar sebagai mana Pasal 106 ayat 1 dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.




(UWA)