KPK Bantah OTT Terkait THR

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 20 Jun 2017 16:22 WIB
ridwan mukti
KPK Bantah OTT Terkait THR
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: MI/Romy

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) selama bulan Ramadan. KPK membantah ada kesegajaan memantau pergerakan para pejabat selama Ramadan yang identik dengan fenomena tunjangan hari raya atau THR.
 
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, tidak ada agenda khusus KPK melakukan OTT di bulan Ramadan. KPK menindak transaksi suap dan gratifikasi tanpa kenal waktu.
 
"Tidak ada hubungannya (permintaan THR). Terjadinya saat Ramadan, ya ditindak saat Ramadan. Kalau terjadi di luar Ramadan ya kita tindak juga," kata Syarif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2017.
 
KPK sudah empat kali melakukan OTT selama Ramadan. Senin 5 Juni 2017, KPK mencokok Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto, dan Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati.
 
Jumat 9 Juni 2017 dini hari, KPK menciduk Kepala Seksi III Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba terkait kasus proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 7 Bengkulu.
 
Pada Jumat 16 Juni 2017 KPK menjangkau Mojokerto, Jawa Timur. Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto dicokok Lembaga Antirasuah.
 
Masih hangat pemberitaan ketiga OTT itu, KPK kini menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Madari yang diduga terlibat suap.
 
Syarif belum mau membocorkan perkara yang menjerat Ridwan. "Detailnya nanti malam atau besok mungkin," kata Syarif.


(FZN)

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

18 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai proses praperadilan Setya Novanto seharusnya gugur…

BERITA LAINNYA