KPK: OTT 10%, Sisanya Pengembangan Kasus

Astri Novaria    •    Selasa, 12 Sep 2017 14:20 WIB
ott kpk
KPK: OTT 10%, Sisanya Pengembangan Kasus
Rapat dengar pendapat Pimpinan KPK di Komisi III DPR RI. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) menjadi pertanyaan seksi saat Komisi III DPR RI melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK dinilai kerap tebang pilih saat memutuskan melakukan OTT.

Pertanyaan soal OTT berfokus pada fungsi penyelidikan dan penyidikan. Salah satu anggota komisi yang membidangi persoalan hukum itu mempertanyakan mengapa ada banyak pihak di KPK yang berhak melakukan OTT.

Atas pertanyaan itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif lugas menjawab. Menurutnya, apabila penyidik tak dapat melakukan OTT sendiri, maka dapat dilakukan oleh penyelidik.

"Dengan syarat ada perintah dari penyidik. Ini sudah diatur di Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 17 KUHAP," kata Laode mengawali penjelasan, Selasa 12 September 2017.

Ia melanjutkan, OTT bisa dilakukan siapa pun sepanjang memenuhi Pasal 1 angka 19 KUHAP. "Jadi, dalam melakukan OTT, baik penyelidik, penyidik, bahkan penuntut umum berhak," ujar Laode.

OTT juga diprioritaskan untuk kasus yang paling lengkap alat bukti dan informasinya. Menurut Laode, tak semua OTT dilakukan dari hasil penyadapan. Ia menegaskan, tak ada pemilahan kasus dalam setiap OTT yang dilakukan.

Baca: Pimpinan Komisi III Geram Penjelasan KPK tak Detail

Pernyataan Syarif ini membantah pernyataan sejumlah anggota Komisi III yang menuding KPK punya fasilitas wah bernama penyadapan saat melakukan OTT.

"Kalau ada laporan yang lengkap, masa kita tutup mata. Kalau ada informan yang akurat, terjadi dan ada, tidak ada lagi, Pak, pilih-pilih. Oh, karena ini lebih sedikit, ini lebih berat, tidak ada."

"Kalau akurat informasinya, ada keteranganya, (OTT) itu kita lakukan. Beda dengan kita mengembangkan kasus. Dan saya pikir kasus di KPK kan OTT paling 10%, yang paling banyak pengembangan. Cuma, sensasi media selalu lebih wah," bebernya.

KPK, lanjutnya, juga tetap melakukan pencegahan. Ia menyampaikan, sebaik apa pun pencegahan yang dilakukan KPK, beritanya luput dari perhatian media.

"Seakan-akan kami divonis tak pernah mencegah. Padahal, secantik apa pun pencegahan yang dilakukan, tak cukup menarik perhatian. Oleh karena itu, di forum ini kami sampaikan," kata dia.




(UWA)

Sidang Praperadilan Setnov Digelar 30 November

Sidang Praperadilan Setnov Digelar 30 November

22 minutes Ago

PN Jakarta Selatan mengagendakan sidang perdana gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto pa…

BERITA LAINNYA