Hamdan Zoelva Mengaku Diajak Akil Mochtar Pantau Pemungutan Ulang Pilkada Buton

Damar Iradat    •    Selasa, 20 Jun 2017 02:11 WIB
sidang korupsi
Hamdan Zoelva Mengaku Diajak Akil Mochtar Pantau Pemungutan Ulang Pilkada Buton
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (batik biru). ANT/Puspa Perwitasari.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyebut Akil Mochtar turun langsung dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Buton. Proses PSU dilakukan setelah putusan gugatan sengketa Pilkada Buton tahun 2011 keluar.

Saat itu, Hamdan merupakan salah satu hakim konstitusi yang menangani perkara sengketa Pilkada Buton. Dalam perkara tersebut, rapat pleno hakim MK memutus KPU Kabupaten Buton melakukan verifikasi pasangan calon dan mengadakan pemilihan.

"Pak Akil berangkat, dan saya tidak tahu apakah dengan panitera. Saya juga diajak, tapi untuk apa saya ikut, perkaranya sudah diputus," kata Hamdan saat bersaksi untuk terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.

Hamdan menjelaskan, Akil berangkat lantaran KPU setempat tak kunjung menjalankan putusan hingga Maret 2011. Padahal, putusan itu diputus pada akhir 2010. Setelah diverifikasi Kementerian Dalan Negeri dan para paslon, akhirnya KPU diberi waktu hingga 60 hari untuk melaksanakan putusan MK.

Ia juga meyebut, Mahfud MD yang saat itu menjadi Ketua MK menginstruksikan Akil utuk meninjau lokasi. Kunjungan hakim MK ke lokasi untuk memantau PSU juga hal yang lazim.

Hamdan juga menyatakan, hakim panel yang bertugas di lapangan wajib membawa hasil berupa rekomendasi yang akan dibawa ke dalam rapat pleno. Akan tetapi, Hamdan mengaku tidak tahu soal rekomendasi yang dihasilkan oleh Akil.

"Saya tidak ingat persis. Tapi memang ada surat tugasnya," ujar dia.

Mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun didakwa menyuap hakim MK Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar. Uang suap diberikan agar Samsu Umar memenangi perkara sengketa Pilkada Buton.

Sementara itu Akil sudah dihukum penjara hidup dalam perkara yang sama. Akil terbukti melakukan jual beli perkara Pilkada selama menjabat Ketua MK.


(DRI)