Jokowi Ingin Masyarakat Berani Melaporkan Korupsi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 10 Oct 2018 13:04 WIB
kasus korupsi
Jokowi Ingin Masyarakat Berani Melaporkan Korupsi
Presiden Joko Widodo/Foto: Biro Setpres

Jakarta: Presiden Joko Widodo ingin masyarakat ikut memberantas korupsi. Keinginan itu menjadi faktor penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.

PP tersebut mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pindana korupsi. Pelapor kasus korupsi akan diganjar ratusan juta rupiah.

"Memang kita menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi (korupsi). Bahkan menghilangkannya. Ingin ada sebuah partisipasi masyarakat," tegas Jokowi di Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 10 Oktober 2018.

Baca: Pelapor Kasus Korupsi Diganjar Rp200 Juta

Jokowi tak memerinci anggaran yang dialokasikan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dia hanya ingin memberi sesuatu kepada masyarakat yang melaporkan kejahatan luar biasa itu.

Jokowi juga memastikan jaminan keamanan pelapor. Aturan itu akan disusun kementerian terkait.

"Nanti mekanismenya saya kira akan diatur kementerian atau nanti setelah ditindaklanjuti," ucap Presiden ke-7 Indonesia itu.

Dihadiahi Rp200 juta

Sesuai penjelasan di laman Setneg.go.id, aturan pemberian hadiah terdapat pada Pasal 17. Ayat (1) Pasal 17 menyebut pemberian penghargaan berupa hadiah bagi pelapor kasus korupsi sebesar dua per seribu dari jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000," sebagaimana ditulis dalam Pasal 17 ayat (2) PP 43 Tahun 2018 yang dikutip dari Setneg.go.id, Selasa, 9 Oktober 2018.

Baca: KPK Sambut Baik Aturan Hadiah Pelapor Korupsi

Bila kasus yang diungkap berupa suap, besaran hadiah yang diberikan sebesar dua per seribu nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Hadiah yang diberikan dalam kasus suap maksimal Rp10 juta.

Pemberian hadiah bakal merujuk pada penilaian penegak hukum soal tingkat kebenaran laporan. Penilaian dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima jaksa.


(OJE)