Hak Politik Eni Terancam Dicabut 5 Tahun

Fachri Audhia Hafiez    •    Rabu, 06 Feb 2019 14:02 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Hak Politik Eni Terancam Dicabut 5 Tahun
Sidang tuntutan terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Terdakwa Eni Maulani Saragih dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta, serta subsider empat bulan kurungan. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada para terdakwa Eni Maulani Saragih berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2019.

Eni dinilai mencederai tatanan lembaga legislatif dan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Politikus Partai Golkar itu tersangkut kasus saat menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR periode 2014-2019.

Dalam perkara ini, Eni dinilai terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1).

Baca: Eni Saragih Menghadapi Tuntutan

Selain menerima suap, Eni juga diyakini menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Eni juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp10.350.000.000 dan SGD40 ribu. Uang pengganti itu harus dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat perbuatannya, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA