Gugatan PT RAPP ke Kementerian LHK Salah Alamat

Faisal Abdalla    •    Senin, 11 Dec 2017 21:07 WIB
lingkungan hidup
Gugatan PT RAPP ke Kementerian LHK Salah Alamat
Ilustrasi. Foto: Rakhmat Riyandi

Jakarta: Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Univesitas Airlangga Philipus M Hadjon menilai gugatan yang diajukan oleh  PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) salah alamat. PT RAPP dinilai tidak bisa meminta KLHK membatalkan SK 5322 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2010-2019. 

Dalam sidang gugatan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Philip yang dihadirkan sebagai salah satu saksi dari pihak termohon mengatakan, SK tersebut sudah memuat keputusan. Oleh karena itu, ia menyebut PT RAPP tidak bisa meminta pembatalan ke pemerintah. 

"Mintanya langsung ke PTUN. Sekarang logika saja, saya bikin keputusan, anda minta pembatalan, masa mintanya ke saya? Saya pasti akan mempertahankan keputusan saya," ujar Philipus di PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Senin 11 Desember 2017. 

Ia berpendapat, seharusnya keberatan PT RAPP terhadap SK 5322 langsung diajukan ke PTUN, bukan ke KLHK. 

"Karena ini yang jadi objek keputusannya sudah ada. Dia (PT RAPP) minta pembatalan ke KLHK, KLHK tidak menjawab, lalu dianggap mengabulkan dan dibawa ke pengadilan. Ini tidak bener. Obyeknya sudah salah, alamatnya juga salah," imbuh Phillipus. 

PT RAPP sebelumnya mengajukan gugatan permohonan fiktif positif kepada KLHK. Gugatan diajukan lantaran KLHK tidak menggubris Surat No 101/RAPP-DIR/X/2017 yang dikeluarkan PT RAPP pada tanggal 18 Oktober 2017. 

Surat itu berisi keberatan PT RAPP mengenai SK 5322 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2010-2019.

Melalui pengajuan permohonan fiktif positif ini, RAPP tidak menggungat SK pembatalan RKU, melainkan mempermasalahkan sikap Menteri Lingkungan Hidup yang tidak menggubris keberatan PT RAPP atas SK 5322 sesuai batas waktu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) selama 10 hari kerja setelah permohonan PT RAPP diterima KLHK. 


(DMR)