KPK Belum Berencana Periksa Zumi Zola

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 07 Feb 2018 15:09 WIB
ott anggota dprd jambi
KPK Belum Berencana Periksa Zumi Zola
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Reno Esnir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola. Padahal, sudah hampir satu pekan Zumi ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Jambi.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan belum memanggil Zumi untuk diperiksa sebagai tersangka. Sekalipun, Zumi diketahui menghadiri kegiatan rapat kerja Gubernur seluruh Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
 
"Belum ada pemanggilan hari ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
 
Meski begitu, Febri memastikan lembaganya akan segera memeriksa Zumi dalam kapasitasnya sebagai tersangka. KPK mengingatkan Zumi untuk bersikap kooperatif dan mengikuti semua proses hukum yang berjalan.
 
"Kami harap nanti ketika dipanggil datang dan kooperatif dalam proses hukum," ucap Febri.

Baca:  KPK Sita Uang Dollar dari Rumah Zumi Zola 

Febri belum mau mengungkap kapan pemanggilan Zumi dilakukan. Yang pasti, kata dia, pemeriksaan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik.
 
"Rencana pemanggilan atau pemeriksaan tersangka bergantung pada kebutuhan penyidikan," pungkas Febri.
 
KPK resmi mengumumkan status tersangka Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan. Keduanya diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar.
 
Zumi Zola dan Arfan diduga kuat 'memalak' sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi. Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagai 'uang ketok' agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.
 
Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan Pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Jamb, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.




(FZN)