Empat PNS Diperiksa terkait Suap di Lampung

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 05 Mar 2018 10:38 WIB
kasus suapSuap Bupati Mustafa
Empat PNS Diperiksa terkait Suap di Lampung
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat PNS di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNT).

Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Indra Erlanggga dan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Lampung Tengah Muh Andy Perangin-angin harus menghadap penyidik KPK. Protokol Bupati Lampung Tengah Chandra Sukma serta Sekertaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupateng Lampung Tengah Kartubi juga perlu memberikan kesaksian.

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNT," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dalam kasus ini. Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Baca: KPK Periksa Politikus Gerindra Terkait Suap Lampung

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(OGI)