Perspektif HAM tak Cukup Cabut Larangan Sepeda Motor

Faisal Abdalla    •    Rabu, 10 Jan 2018 14:51 WIB
pembatasan sepeda motor
Perspektif HAM tak Cukup Cabut Larangan Sepeda Motor
Rambu larangan motor terpasang di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Sepeda Motor. Ia meminta MA memerhatikan data dan kajian, bukan hanya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kalau misalnya keputusan MA itu didasari hanya pada soal diskriminasi, artinya ini bicara tentang UU HAM. Yang jadi pertanyaan, mana yang lebih penting UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atau UU HAM? Kalau perspektif hakim memandang UU HAM saja yang lebih penting maka suatu saat nanti akan muncul gugatan motor boleh masuk jalan tol," ujar Yayat dalam Focus Group Discussion Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek, di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2018. 

MA diminta tak hanya menggunakan satu perspektif dalam mengambil keputusan. Karena, putusan yang diambil MA berpotensi menghambat pembangunan yang sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Keputusan jika diambil tanpa mempertimbangkan fakta tentang kecelakaan, fakta tentang kemacetan, fakta tentang kajian-kajian, bisa menghambat pencapaian yang sudah kita lakukan. Sudah kerja capek-capek kemudian berubah," tambah Yayat. 

Yayat menilai, peraturan itu merupakan bentuk perlindungan HAM karena menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan. Lagipula, persepektif HAM seharusnya tak membuat kacau kebijakan yang sudah diambil dalam rangka pemenuhan HAM.

"Karena keselamatan adalah HAM," tukas Yayat. 

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, MA berpendapat pergub itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi itu juga dinilai tak sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

"Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah  Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Hakim MA Irfan Fachrudin, dikutip dari salinan putusannya, Senin, 8 Januari.


(DRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA