Elza Syarif Laporkan Akbar Faisal ke Polda Metro

Deny Irwanto    •    Selasa, 12 Sep 2017 19:12 WIB
korupsi e-ktp
Elza Syarif Laporkan Akbar Faisal ke Polda Metro
Advokat Elza Syarief saat di gedung KPK. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Elza Syarif melaporkan Angota DPR Akbar Faisal ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
 
Elza mengatakan, pernyataan Akbar di salah satu media telah memfitnah dengan menyebut dirinya sebagai kaki tangan terpidana kasus korupsi M Nazaruddin.
 
Laporan Elza diterima polisi dengan nomor LP/4348/IX/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 12 September 2017.

Baca: Elza Disebut buat Skenario dengan Nazaruddin Jatuhkan Akbar Faisal

Elza menduga, opini sengaja dibuat Akbar untuk menjatuhkan kredibilitas dirinya. "Karena koruptor adalah suatu status yang sangat dibenci masyarakat," ucap Elza di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa 12 September 2017.
 
Elza mengklaim tudingan tersebut tidak memberi dampak di masyarakat. Elza mengaku dirinya tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat atas kesaksiannya di persidangan tipikor.
 
"Saya syukur Alhamdulillah banyak sekali dukungan dari masyarakat, karena saya mengatakan kebenaran dan memberantas korupsi," jelas Elza.
 
Sebelumnya Akbar Faizal melaporkan Elza Syarief ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Pelaporan terkait dengan kesaksian Elza yang menyebut nama Akbar di persidangan kasus pemberian keterangan palsu terkait KTP-el.

Baca: Tanggapan Elza Syarif saat Dilaporkan Akbar Faisal

Akbar menuturkan, langkah ini diambil tak tiba-tiba. Sebelumnya, dia sudah melayangkan surat somasi kepada Elza untuk mencabut kesaksiannya.
 
Namun, sampai tenggat waktu 3×24 jam yang diberikan habis, Elza tidak kunjung merespon somasi yang dilayangkan Akbar pada 22 Agustus lalu.
 
Laporan Akbar terhadap Elza tercatat dalam nomor laporan LP/865/VIII/2017/BARESKRIM. Akbar melaporkan Elza dengan tuduhan melanggar Pasal 242 KUHP tentang pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah, pemberian kesaksian yang tidak benar menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP, serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.




(FZN)

IDI: Pemeriksaan Kesehatan Setnov Sudah Sesuai Kaidah Kedokteran

IDI: Pemeriksaan Kesehatan Setnov Sudah Sesuai Kaidah Kedokteran

35 minutes Ago

IDI menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan Setya Novanto untuk second opinion berdasarkan kaid…

BERITA LAINNYA