Sidang Kasus Dugaan Penodaan Agama

Ahli Menilai Pidato Ahok di Kepulauan Seribu bukan Kampanye

LB Ciputri Hutabarat    •    Selasa, 21 Mar 2017 11:40 WIB
kasus hukum ahok
Ahli Menilai Pidato Ahok di Kepulauan Seribu bukan Kampanye
Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama Selasa 21 Maret 2017/ANT/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Ahli linguistik Rahayu Sutiarti menilai tidak ada unsur politik dalam pidato Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu. Rahayu menjadi saksi dalam persidangan ke-15 kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

"Meski masa kampanye, tapi tidak ada sama sekali kalimat yang memberi kesan bahwa itu berkampanye," kata Rahayu dalam persidangan di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Secara garis besar, Rahayu menilai, pidato Ahok berisikan pemaparan program. Ia justru menyebut pidato Ahok mengampanyekan program budi daya perikanan.

"Justru yang dkampanyekan adalah program perikanan. Pembicara hanya meyakinkan pendengarnya dengan sejumlah kata-kata yang dianggap menguatkan argumennya," terang Rahayu.

Berikut penggalan kalimat Ahok yang dipermasalahkan:

"Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu...."

Kasus ini bermula pada pidato Ahok pada 27 September 2016 di Kepulaun Seribu. Saat itu, Ahok menyinggung surat Al Maidah 51. Buntutnya, Ahok dilaporkan karena dianggap menodai agama dan menghina ulama.

Jaksa mendakwa Ahok menodai agama dan diduga melanggar pasal 156 atau 156a KUHAP.


(OJE)