Tengok Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah sebelum Memilih

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 20 Sep 2016 21:06 WIB
kasus korupsi
Tengok Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah sebelum Memilih
Ketua KPK Agus Rahardjo - MI/ROMMY PUJIANTO

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak di 101 daerah, terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Ratusan calon kepala daerah bakal bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan di wilayahnya.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, calon kepala daerah wajib melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu persyaratan ikut pilkada. KPK pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi harta calon kepala daerah.

“Harapan kami, pilkada yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang bersih, amanah dan bebas dari korupsi sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa (20/9/2016).

Ajakan untuk terlibat dalam pengawasan ini, bukanlah tanpa alasan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK terhadap kepala daerah pada rentang 2004-2016, memperlihatkan setidaknya ada 63 kepala daerah, terdiri dari 52 bupati/wali kota dan 11 gubernur, yang terjerat kasus korupsi dengan berbagai modus.

“Yang terbanyak itu modus penyuapan dengan 30 perkara,” kata Agus.

Agus menilai, banyaknya kepala daerah yang terjerat, menambah keprihatinan. Pasalnya, kepala daerah yang diharapkan mampu membawa perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, justru terjerembap pada persoalan tindak pidana korupsi.

KPK, kata dia, memiliki perhatian besar agar fenomena korupsi yang menjerat kepala daerah jangan sampai terulang kembali. Lembaga Antikorupsi mengimbau para pasangan bakal calon kepala daerah segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta memperhatikan periode pendaftaran dan perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk mempermudah proses pelaporan, lanjut Agus, KPK membuka loket khusus penerimaan LHKPN untuk pasangan bakal calon kepala paerah peserta pilkada serentak 2017 sejak 21 September hingga 3 Oktober 2016. Setelah laporan harta disampaikan, KPK akan memverifikasinya.

Beberapa hal akan diperhatikan. Hal itu mulai dari ketepatan jenis formulir yang digunakan, kesesuaian pengisian pada setiap halaman formulir, serta kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan. Nantinya, LHKPN bisa dilihat di situs KPK: http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/pantau-pemilihan-kepala-daerah-2017

Agus menilai pelaporan harta ini merupakan salah satu upaya menjaga transparansi dan kejujuran setiap orang yang ingin menduduki jabatan publik. “Transparansi dilakukan untuk menegakkan Integritas sebagai niat politik yang baik untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Ini konsekuensi jadi pemimpin daerah," pungkas dia.


(REN)

Pilgub DKI Dinilai Rawan Penyalahgunaan Isu SARA

Pilgub DKI Dinilai Rawan Penyalahgunaan Isu SARA

5 hours Ago

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Pilgub DKI rawan terjadi penyala…

BERITA LAINNYA
Video /