Mantan Napi Ungkap Praktik Pungli Menggurita di Lapas

Wanda Indana    •    Rabu, 19 Oct 2016 13:36 WIB
pungli
Mantan Napi Ungkap Praktik Pungli Menggurita di Lapas
Ilustrasi--Antara/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Praktik pungutan liar di lembaga pemasyarakatan sudah mendarah daging. Praktik terjadi mulai dari kelonggaran jam kunjungan hingga fasilitas kamar.

Bekas narapidana kasus terorisme Mahmud Hariono menjelaskan praktik pungli sudah menggurita di lapas. Selama 5,5 tahun mendekam di balik jeruji besi ia menyaksikan sebagian besar narapidana menyetor duit pelicin buat mendapat fasilitas kamar.

"Kalau yang saya alami memang ada. Rata-rata minta fasilitas," kata Mahmud kepada Metrotvnews.com, Rabu (19/10/2016).

Mahmud mengungkapkan ada istilah 'beli kamar' di kalangan napi di lapas. Napi bisa memesan kamar dengan berbagai fasilitas seperti kipas angin, pendingin udara (AC), lemari es (kulkas), televisi, shower, perlengkapan karaoke dan yang lain.

Baca: Empat Praktik Pungli di Lembaga Negara yang Paling Parah

Salain itu, napi juga bisa memesan kamar tipe satu tempat tidur yang bisa dihuni sendiri. Napi bisa menghuni kamar sendiri dengan berbagai macam fasilitas layaknya kamar di rumah sendiri.

"Harganya bervariasi, kalau mau kamar bagus Rp500 ribu. Kalau kipas angin sekitar Rp300 ribu," ungkap pria yang pernah bergabung dengan militan Moro di Filipina Selatan ini.

Bahkan, petugas lapas menawarkan kamar dengan berbagai tipe. Semakin lengkap fasilitas semakin mahal pula tarifnya. Transaksi itu sudah menjadi hal lumrah. "Ada kamar VVIP, pasti mahal, tapi saya tidak tahu harganya" ucap Mahmud.

Petugas lapas, jelas Mahmud, juga memasang tarif untuk jam kunjung keluarga. Pungutan jenis ini dikenal dengan istilah uang kebersihan. "Kita kasih uangnya pas di kamar," tuturnya.

Tak sampai di situ, pengalaman tak sedap juga sempat Mahmud alami saat mendekam di Lapas Kedungpane, Semarang. Saat itu petugas lapas mengancam akan menyunat jatah makan para napi.

"Mereka mau ngecat tembok tapi dananya kurang. Mereka bilang lauknya kita jual buat beli cat. Akhirnya kita keluar uang, seharusnya itu ada jatah negara toh," kata Mahmud.

Mahmud ditangkap bersama tiga tersangka teroris lain, Heru Setiawan alias Suyatno, Luluk Sumaryono alias Joko Ardianto, dan Siswanto alias Antopada, pada 2003. Di pengadilan, Mahmud dinyatakan terbukti bersalah karena menyimpan bom rakitan dan bahan peledak di Jalan Taman Sri Rejeki Selatan VII/2, Kalibanteng Kidul, Semarang, Jawa Tengah.



Majelis hakim menjatuhi hukuman 10 tahun penjara. Namun, pada 2009 dia menerima pembebasan bersyarat. Pemerintah sudah membentuk satuan tugas operasi pemberantasan pungutan liar (OPP). OPP bertugas memberangus pungli di seluruh instansi pemerintah, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Ombudsman Republik Indonesia, praktik pungli terjadi merata di kementerian/lembaga. Empat praktik pungli yang parah berlangsung  di lembaga pemasyarakatan, imigrasi, tilang, dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).



Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, empat layanan di atas menjadi pengamatan khusus. Ombudsman juga telah mengantongi data dari kasus-kasus tersebut.


(YDH)