Suara Rakyat Jadi Penentu

Golda Eksa    •    Sabtu, 17 Jun 2017 10:05 WIB
pemberantasan korupsi
Suara Rakyat Jadi Penentu
Gedung KPK. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai peningkatan indeks perilaku antikorupsi (IPAK) lebih banyak dipengaruhi faktor masyarakat yang berani menyuarakan semangat antikorupsi. Suara rakyat menjadi penentu.

"Masyarakat sudah semakin melek media sosial. Masyarakat mampu menyalurkan sarana aspirasinya itu untuk semakin antikorupsi," kata Boyamin.

Peningkatan IPAK yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik itu juga ikut dipengaruhi sepak terjang KPK yang gencar memberangus praktik korupsi di Tanah Air. Fakta tersebut membuat masyarakat semakin percaya terhadap lembaga penegak hukum.

Faktor lain seperti pembentukan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang berada di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipandang hanya sedikit menambah poin IPAK.

Menurut Boyamin, peningkatan IPAK akan semakin memuaskan jika pemerintah berani memaksakan diri untuk tetap konsisten dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran.

"Termasuk konsisten ketika mengelola sumber daya yang ada di alam. Bagaimana prosedur pemberian izin pertambangan, eksplorasi yang tidak ada kongkalikong, tidak ditilep, atau dikorupsi."

Baca: Menabuh Lebih Keras Genderang Antikorupsi

Peningkatan IPAK 2017 merupakan capaian positif hasil kerja pemerintahan di era Presiden Joko Widodo pada periode pertama. Diprediksi keberhasilan peningkatan indeks itu bisa terlihat dalam rentang 7-10 tahun atau masuk periode berikutnya.

"Sebenarnya itu tugas pemimpin. Karena kalau masyarakat itu sudah peduli, itu bagus. Sedangkan jika masyarakat apatis, juga tidak ada salahnya. Namun, ketika masyarakat peduli, sebaiknya itu bisa dijadikan vitamin untuk pemerintah agar lebih menggelorakan lagi semangat antikorupsi."

Sebelumnya BPS mencatat indeks perilaku antikorupsi (IPAK) di Indonesia tahun ini mengalami peningkatan menjadi 3,71 atau naik jika dibandingkan dengan 2015 di angka 3,59.

IPAK merupakan gabungan indeks persepsi dan indeks pengalaman. Survei IPAK itu dilakukan pada Februari 2017 yang mencakup 33 provinsi dengan sampel 10.000 rumah tangga.

Survei itu bukan untuk mengukur perilaku korupsi dalam skala besar (grand corruption), tetapi untuk korupsi skala kecil (petty corruption).

Baca: Perilaku Antikorupsi Meningkat

Data yang dikumpulkan mencakup pendapat masyarakat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, pemerasan, nepotisme.

Ketua KPK Agus Rahardjo menilai peningkatan tersebut sebagai hal yang baik. Adapun untuk meningkatkan indeks perilaku antikorupsi tersebut, Agus menekankan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK. Menurutnya, itu butuh peran dari semua pihak.

"KPK kan ngga bisa sendirian, ada perannya pemerintah, ada perannya semua rakyat," kata Agus.

Ia menambahkan masyarakat juga harus berperan aktif untuk melaporkan bila ada indikasi perilaku koruptif. "Coba rakyatnya lapor semua," ucapnya.

Agus juga mengatakan bahwa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK selama ini berawal dari laporan orang lain. "Kasus OTT semua dari laporan orang. Kenapa tiba-tiba kita ada di Bengkulu, tiba-tiba ada di Surabaya, itu karena ada laporan.''

Diapresiasi

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengapresiasi peningkatan angka indeks perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia yang telah dirilis oleh BPS.

"Kampanye antikorupsi dan edukasi antikoruspi lumayan berhasil baik itu dilakukan oleh pemerintah atau juga KPK," ujar Febri.

Program antikorupsi yang sudah mulai berhasil salah satunya pada persepsi masyarakat yang menilai tidak wajar menerima politik uang pada pemilu atau pilkada. (Nur/Nyu/P-2)




(UWA)