Wapres: Remisi Bagi Koruptor Hak Menkumham

Dheri Agriesta    •    Jumat, 18 Aug 2017 11:22 WIB
remisi koruptor
Wapres: Remisi Bagi Koruptor Hak Menkumham
Wakil Presiden Jusuf Kalla di gedung MPR. Foto: Metrotvnews.com/Dheri

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara atas remisi yang diberikan kepada terpidana korupsi Gayus Tambunan dan Muhammad Nazaruddin. Kalla mengatakan pemberian remisi merupakan hak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Yasonna memiliki hak untuk memberikan remisi kepada siapa pun yang dinilai berkelakukan baik selama menjalani masa tahanan. Kalla menambahkan, pemberian remisi bukan berdasarkan perkara yang menjerat seorang narapidana.

"Yang diberikan itu dasarnya bukan masalah dia punya perkara. Dasarnya selama di penjara dia berkelakuan baik," kata Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2017.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemberian remisi terhadap Gayus bukan tanpa alasan. Remisi diberikan karena Gayus telah menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama.

Hal yang sama juga terjadi dengan Nazarudin. "Kan KPK dia yang kasih JC," kata Yasonna.

Baca: Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi

Gayus pernah diketahui keluar dari tahanan saat menjalani masa hukuman. Yasonna beralasan Gayus telah menjalani hukuman atas tindak tanduknya di penjara. "Dia sudah dihukum. Dia sudah lewat register F (catatan pelanggaran tata tertib) satu tahun," jelas Yasonna.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi terhadap 400 tahanan kasus korupsi pada ulang tahun ke-72 RI. Dari 400 tahanan tersebut, dua di antaranya adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan pejabat pajak Gayus Tambunan.

"Kalau yang menonjol, Nazaruddin ini lima bulan. Kalau Gayus enam bulan. Yang lain dari KPK tidak mendapat remisi karena keterangan JC-nya ada yang belum keluar dan ada yang ditolak (KPK)," kata Pelaksana Tugas Kementerian Hukum dan HAM, Ma'mun, di kantor Kemenkum HAM, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2017.




(UWA)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

2 days Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA