KPK Periksa Setya Novanto dan Keponakannya

Surya Perkasa    •    Jumat, 14 Jul 2017 10:46 WIB
korupsi e-ktp
KPK Periksa Setya Novanto dan Keponakannya
Setya Novanto tiba di kantor KPK. Foto: MTVN/Surya Perkasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus Alias Andi Narogong.

KPK juga memanggil Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Novanto. Selain itu, dua pihak swasta Made Oka Masagung dan Muda Ikhsan Harahap turut dipanggil penyidik.

Sekira pukul 1‎0.00 WIB Novanto tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Pengurus DPP Golkar Yahya Zaini menemani.

Klik: Jaksa Yakin Setya Novanto Terlibat Korupsi KTP-el

Novanto yang mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang tak mau bicara ke media. "Nanti ya, nanti ya," kata Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Dugaan keterlibatan Novanto dalam korupsi proyek KTP-el disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazar menyebut Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatur proyek ini.

Novanto, kata Nazar, menerima fee 10% dari Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra, anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangkan tender proyek KTP-el.



Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi, membeli saham PT Murakabi Sejahtera dari Vidi Gunawan, adik kandung Andi Narogong. Ia membeli saham PT Murakabi dengan harga murah.

‎Konsorsium Murakabi kemudian ikut dalam proses tender. Namun mereka kalah. Andi Narogong diduga sempat mengarahkan perusahaan yang ikut tender untuk menyusun spesifikasi dan proses tender. Andi juga disebut mengatur aliran uang ke sejumlah nama di sekitar proyek.

Dalam catatan KPK, proyek KTP-el tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek itu merugikan negara Rp2,3 triliun.

 


(TRK)