KPK tak Tutup Kemungkinan Novanto jadi Tersangka Kasus KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 15 Jul 2017 21:19 WIB
korupsi e-ktp
KPK tak Tutup Kemungkinan Novanto jadi Tersangka Kasus KTP-el
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, MTVN - Batur Parisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi tak menampik bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik (KTP el). Tidak menutup kemungkinan, pihak-pihak yang diperiksa termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Iya, semua tidak menutup kemungkinan (dari yang diperiksa)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi 'Mencegah dan Memberantas Korupsi' di Gedung KWI, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Beredar kabar, KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk Novanto. Namun, rumor itu buru-buru dibantah Alexander.

Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan sprindik baru. "Belum, belum, belum ada sama sekali," ujar dia.

Alexander mengungkapkan, semua keterlibatan anggota DPR sebagaimana terkuak dalam persidangan dua terdakwa kasus korupsi KTP-el yakni Irman dan Sugiharto bakal diekspose setelah adanya pengembangan dari hasil penyidikan.

"Dilihat dari proses penyidikan dan pasti ketika ada perkembangan nanti diekspose, ditunggu saja di persidangan," ungkap Alexander.

Ketua Umum Partai Golkar itu sudah beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Ia ditanya seputar proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu. Novanto mengaku tidak tahu dan tidak terlibat dalam proyek itu.

Nama Novanto mencuat dalam persidangan korupsi proyek KTP-el dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Keterlibatan Novanto dalam kasus ini disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Nazar menyebut Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatur proyek ini. Novanto, kata Nazar, menerima fee 10% dari Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra, anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangkan tender proyek KTP-el.

Tak sampai di situ, keterlibatan Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Novanto juga terkuak. Irvanto diketahui membeli saham PT Murakabi Sejahtera dari Vidi Gunawan, adik kandung Andi Narogong. Ia membeli saham PT Murakabi dengan harga murah.

Konsorsium Murakabi kemudian ikut dalam proses tender. Namun mereka kalah. Andi Narogong diduga sempat mengarahkan perusahaan yang ikut tender untuk menyusun spesifikasi dan proses tender. Andi juga disebut mengatur aliran uang ke sejumlah nama di sekitar proyek.

Dalam catatan KPK, proyek KTP-el tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek itu merugikan negara Rp2,3 triliun.

 


(REN)