Bekas Sekjen Kemendagri Diperiksa KPK

Damar Iradat    •    Senin, 17 Jul 2017 11:29 WIB
korupsi e-ktp
Bekas Sekjen Kemendagri Diperiksa KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan memeriksa mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni. Diah diperiksa terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
 
"Yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin 17 Juli 2017.
 
Selain Diah, KPK juga memanggil bekas pegawai PT Murakabi Sejahtera, Tri Anugerah Ipung, dan seorang karyawan swastas Made Oka Masagung.
 
Diah, dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, merupakan salah satu pihak yang diuntungkan bersama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Dradjat Wisnu Setyawan beserta enam orang anggota panitia pengadaan, yakni Husni Fahmi dan lima orang tim teknis. Korupsi itu juga menguntungkan puluhan anggota DPR RI periode 2009-2014.
 
Masih dalam dakwaan, Diah disebut telah menerima sejumlah uang, yakni USD2,7 juta dan Rp22.500.000. Namun, dalam kesaksiannya di persidangan, Diah mengaku telah mengembalikan uang yang ia terima dari Irman dan Andi Narogong sebesar USD500.000 kepada KPK.
 
Sementara itu, dalam nota pembelaan yang dibacakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, Diah disebut merupakan salah satu pihak yang mengintervensi pelaksanaan proyek KTP-el. Irman juga mengaku menyesal tidak mampu menolak intervensi dari pihak-pihak tersebut.
 
Dalam surat tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK kepada terdakwa Irman dan Sugiharto, Diah bersama Andi Narogong, Setya Novanto, Drajat Wisnu, dan Isnu Edhi telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek KTP-el.

 

Dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini, baru dua terdakwa yang disidang, mereka yakni Irman dan Sugiharto. Irman diketahui telah dituntut 7 tahun penjara, sementara Sugiharto 5 tahun penjara.
 
Dari fakta-fakta persidangan, Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri disebut menerima uang USD573.700, Rp2,3 miliar, dan SGD6.000. Sedangkan Sugiharto disebut terbukti menerima uang USD450 ribu dan Rp460 juta.
 
Dalam perkembangannya kasus ini, KPK juga telah menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka. Andi diduga berperan kuat mengatur proyek tender KTP-el. Sejumlah aliran uang disebut berputar di sekitarnya.
 
Salah satu peran besar Andi yakni mengumpulkan perusahaan yang akan bermain di tender proyek KTP-el. Dia dan sejumlah perusahaan yang berkantor di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, berusaha merancang detail proyek yang akan ditenderkan.
 
Andi dijerat Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
 
Selain itu, KPK juga telah menetapakan politikus Partai Hanura, Miryam S. Haryani sebagai tersangka dalam kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan saat bersaksi untuk Irman dan Sugiharto.
 
Penetapan Miryam ini merupukan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK. Salah satunya dengan memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kasus korupsi proyek KTP-el dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 
Kemudian, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka menghalangi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Dia disangkakan sebagai orang yang memengaruhi Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-el.




(FZN)