KPK Panggil Mantan Direktur Anggaran Kemenkeu Terkait Korupsi ESDM

Surya Perkasa    •    Selasa, 25 Apr 2017 11:44 WIB
korupsi di esdm
KPK Panggil Mantan Direktur Anggaran Kemenkeu Terkait Korupsi ESDM
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Anggaran I Ditjen Anggaran Kemenkeu, Parluhutan Hutahean. Parluhutan akan diperiksa terkait kasus korupsi kegiatan di Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SU (Sri Utami)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa 25 April 2017.

Selain Parluhutan, penyidik KPK juga akan memeriksa beberapa nama lain. Yaitu, Pranata Humas Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Vagunaldi dan pihak swasta Purwanto.

Baca: KPK Buka lagi Perkara Lawas

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sri Utami sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian ESDM. Sri adalah tersangka ketiga yang ditetapkan KPK dalam kasus ini.

Sri merupakan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPBMN) saat kasus itu terjadi. Ia diduga bersama sang mantan menteri ESDM, Jero Wacik, telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Korupsi yang mereka lakukan itu terkait dengan sosialisasi kegiatan sektor ESDM mengenai BBM bersubsidi, sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi 2010. Dan kegiatan perawatan gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012.

"KPK menetapkan SU (Sri Utami), PNS di Kementerian ESDM sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana terkait dengan sejumlah kegiatan fiktif di Sekretariat Jenderal di Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012," kata Febri.

Febri menyatakan Sri selaku koordinator kegiatan tersebut melakukan tindak pidana korupsi, dengan dibantu mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang telah menjadi terpidana dalam kasus ini, Waryono Karno.

Peran Sri, lanjut dia, mengatur pengadaan dan menerima jatah dalam sejumlah proyek tersebut yang mengakibatkan negara rugi Rp11 miliar. Sri disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dalam dakwaan Waryono Karno, Sri disebut menerima uang Rp2,39 miliar. Selain itu, Sri disebut-sebut berperan mengatur pengumpulan uang dari sejumlah kegiatan di Setjen Kementerian ESDM dan menyalurkannya ke sejumlah pihak.


(YDH)