KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Tersangka Suap

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 15 Sep 2017 19:23 WIB
ott kpk
KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Tersangka Suap
Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap di Kota Banjarmasin. Foto: Antara/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap di Banjarmasin. Suap diberikan terkait persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar.
 
Mereka adalah, Ketua DPRD Banjarmasin, Iwan Rusmali, Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Transis.

Klik:  OTT di Banjarmasin Diduga terkait Suap Pengesahan Raperda 
 
"Sebagai pemberi M Dirut PDAM Bandarmasih dan T Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih. Adapun diduga sebagai penerima IRS Ketua DPRD Banjarmasin dan AE Wakil Ketua DPRD Banjarmasin selaku ketua pansus," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 15 September 2017.
 
Alex mengatakan, dalam operasi tangkap tangkap tangan itu tim Satgas KPK mengamankan uang sebanyak Rp48 juta. Diduga uang itu jatah buat Muslih dari perusahaan rekanan PDAM yakni PT CSP.
 
"Dalam OTT ini KPK amankan uang tunai Rp48 juta. Uang itu diduga bagian dari Rp150 juta, yang diterima Dirut PDAM, dari pihak rekanan," ucapnya.
 
Alex mengungkapkan, sisa uang suap itu sudah dibagikan Muslih kepada anggota DPRD Banjarmasin lain yang ikut menyetujui Raperda tersebut.

Klik: Kronologis Penangkapan Ketua DPRD Banjarmasin 

Atas perbuatannya, Muslih dan Transis dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Sedangkan, Iwan dan Andi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.




(FZN)