KPK Supervisi Kasus Cetak Sawah

Antara    •    Kamis, 10 Aug 2017 16:09 WIB
kasus suap
KPK Supervisi Kasus Cetak Sawah
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyupervisi kasus dugaan korupsi kegiatan konstruksi cetak sawah Kementerian BUMN pada 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Barat,yang disidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara bersama dengan KPK.

"Perkembangan saat ini, berkas perkara atas nama saudari Upik Rosalina Wasrin sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara dan sudah dilakukan tahap dua sejak 8 Agustus 2017. Indikasi kerugian negara sekitar Rp67,9 miliar," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.

Menurut dia, koordinasi dan supervisi dilakukan sesuai amanat Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sinergi yang baik antar penegak hukum diharapkan semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik Bareskrim Polri AKBP Raden Brotoseno ditangkap karena diduga menerima suap untuk menunda pemanggilan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Brotoseno sudah divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima Rp1,9 miliar ditambah 5 tiket pesawat kelas bisnis Yogya-Jakarta senilai Rp10 juta.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Jampidsus Kejaksaan Agung. Jaksa menginginkan Brotoseno divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Brotoseno terbukti bersalah berdasarkan dakwan pertama menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak membantu upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak pernah dihukum, masih mempunyai tangungan keluarga dan terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut," ungkap ketua majelis hakim Baslin Sinaga di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 14 Juni.

Brotoseno sudah mengembalikan uang Rp1,75 miliar dari Rp1,9 miliar yang diterimanya kepada Propam Polri. Sementara itu, uang Rp150 juta ia berikan kepada rekannya, penyidik Dittipikor Dedy Setiawan Yunus, yang juga divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.




(OGI)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

3 hours Ago

Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat ikut menyediakan teknologi perekaman KTP-el. Terselip na…

BERITA LAINNYA