Jakarta: Ombudsman menerbitkan laporan terkait kasus penipuan umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours. Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan potensi malaadministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
"Ombudsman menemukan ada satu malaadministrasi yang dilakukan Kemenpar, yaitu pengabaian kewajiban hukum," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.
Suaedy mengatakan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan Kemenpar yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.
Akibatnya, banyak BPW yang berani menyediakan layanan paket Ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan mengabaikan persyaratan untuk menjadi PPIU, yaitu harus minimal dua tahun.
Atas temuan itu Ombudsman mengusulkan agar Kemenpar melakukan pengawasan terhadap Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten dan Kota dalam hal pengajuan izin baru sebagai BPW.
Selain itu Ombudsman juga menyarankan agar Kemenpar membuat regulasi yang melarang BPW non-PPIU menjual tiket perjalanan ibadah umrah.
"Kami juga menyarankan agar Kemenpar memerintahkan kepada Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten/Kota untuk melaksanakan audit secara menyeluruh terhadap BPW PPIU bekerjasama dengan Kementerian Agama," kata Suhaedy.
(DEN)
Dimas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya, Muhammad Ali.
Mereka menilai jaksa tidak serius menghadirkan saksi sehingga persidangan berlarut-larut.
Selain digunakan untuk membiayai operasional sekolah pesantren, dana jemaah juga diduga mengalir untuk pembelian apartemen milik b…
Polisi saat ini masih terus mendalami berkas kasus perihal kasus tersebut.
Saat ini penyidik masih melengkapi untuk menyelesaikan berkas Dhani.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Irvan diduga terlibat kasus dugaan suap terkait anggaran pendidikan.
Kode 'Cempaka' digunakan para pihak yang terlibat untuk menyamarkan nama Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar
Kasus TPPU ini dilaporkan pengusaha asal Singapura, Toh Keng Siong.
Irvan ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya
GP NasDem sangat menghargai proses hukum yang dilakukan KPK.
Irvan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tadi subuh.
Ia meminta Irvan tak berulah dan bekerja sama dengan KPK.
Bahkan, Deddy menyerahkan sejumlah fakta adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam sengkarut proyek tersebut.
Uang itu diduga sebagai 'jatah' pengesahan APBD Sumut 2014.
Edi yang mengendarai mobil menyerempet beberapa pewarta foto.
Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…
