Kemenpar Dinilai Abai Soal Pengawasan Izin ABU Tours

Faisal Abdalla    •    Selasa, 17 Apr 2018 19:15 WIB
penipuanibadah umrah
Kemenpar Dinilai Abai Soal Pengawasan Izin ABU Tours
Ombudsman menggelar konferensi pers terkait kasus penipuan umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ABU Tours di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, 17 April 2018. Foto: Medcom.id/ Faisal Abdalla.

Jakarta: Ombudsman menerbitkan laporan terkait kasus penipuan umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours. Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan potensi malaadministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

"Ombudsman menemukan ada satu malaadministrasi yang dilakukan Kemenpar, yaitu pengabaian kewajiban hukum," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, 17 April 2018. 

Suaedy mengatakan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan Kemenpar yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

Akibatnya, banyak BPW yang berani menyediakan layanan paket Ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan mengabaikan persyaratan untuk menjadi PPIU, yaitu harus minimal dua tahun. 

Atas temuan itu Ombudsman mengusulkan agar Kemenpar melakukan pengawasan terhadap Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten dan Kota dalam hal pengajuan izin baru sebagai BPW. 
Selain itu Ombudsman juga menyarankan agar Kemenpar membuat regulasi yang melarang BPW non-PPIU menjual tiket perjalanan ibadah umrah. 

"Kami juga menyarankan agar Kemenpar memerintahkan kepada Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten/Kota untuk melaksanakan audit secara menyeluruh terhadap BPW PPIU bekerjasama dengan Kementerian Agama," kata Suhaedy.


(DEN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA