Wakil Ketua Komisi VII dan Bos Blackgold Jadi Tersangka Suap

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 14 Jul 2018 20:55 WIB
kasus suapott kpk
Wakil Ketua Komisi VII dan Bos Blackgold Jadi Tersangka Suap
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka. Eni diduga telah menerima suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Selain Eni, KPK juga menetapkan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) sebagai tersangka. Johannes diduga sebagai penyuap Eni.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan dua orang tersangka yaitu EMS dan JBK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

Saat menggelar operasi tangkap tangan, tim mengamankan uang sebanyak Rp500 juta. Diduga uang itu merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan Johannes kepada Eni terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Baca: EMS Ditangkap Terkait Suap Proyek di Komisi VII

Basaria mengatakan penerimaan itu merupakaan yang keempat dari Johannes untuk Eni. Sedikitnya, total uang yang diterima Eni dari proyek ini mencapai Rp4,8 miliar, dengan rincian Rp2 miliar pada Desember 2017, Rp2 miliar pada Maret 2018 dan Rp300 juta pada 8 Juni 2018.

"Diduga uang diberikan oleh JBK kepada EMS melalui staf dan keluarga," ujar Basaria.

Dalam kasus ini, jelas dia, Eni berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek tersebut.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatangan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎




(AZF)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA