DPR Desak Pemerintah Segera Kirim DIM Revisi UU ASN

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 25 Sep 2018 21:24 WIB
berita dpr
DPR Desak Pemerintah Segera Kirim DIM Revisi UU ASN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto:Dok.DPR RI)

Jakarta: DPR RI bertekad segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN). DPR pun meminta pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) agar Panja DPR bisa segera menyelesaikan revisi UU ASN.

"Karena kita menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodir. Dengan diselesaikannya revisi UU ASN, maka bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap Non-PNS," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo,
saat menerima Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN di ruang kerja Ketua DPR RI, di Jakarta, Selasa, 25 September 2018.

Hadir pada pertemuan tersebut Rieke Diah Pitaloka (Anggota Panja DPR RI Revisi UU ASN dari Fraksi PDI Perjuangan), Lukman Said (Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), Anna Morinda (Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia), Mariani (Ketua Umum Komite Aparatur Sipil Negara) dan Titi Purwaningsih (Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia).

Politikus Golkar itu mengungkapkan, dalam draf revisi UU ASN, khususnya pasal 131 A mengatur mekanisme pengangkatan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengakomodir mereka. Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN juga sudah memberikan dukungan.

"Tinggal kita tunggu bagaimana respons dari pemerintah," ucap Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu.

Terdapat beberapa mekanisme pengangkatan pegawai yang bisa dilakukan. Pertama, berupa pengangkatan bertahap sesuai kondisi keuangan negara. Kedua, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja serta pengabdian kepada negara. Ketiga, melalui formasi khusus dengan tes. Materi soal ujiannya harus sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi.

"Dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan membuka pengangkatan PNS baru melalui tes CPNS. Saya sudah menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali pengangkatan PNS baru melalui test CPNS. Pemerintah lebih baik mengangkat pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non-PNS menjadi PNS dibandingkan harus membuka tes CPNS,” ucap Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menerangkan, pada 23 Juli 2018, DPR RI telah melakukan rapat gabungan tujuh komisi (Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI) dengan pemerintah yang diwakili Menpan RB saat itu Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Menkes Nilla F Moeloek.

Pertemuan itu merumuskan jalan terbaik bagi para tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap Non-PNS.

"Dalam rapat tertutup tersebut, kita sudah simulasikan dan formulasikan berbagai cara agar saudara-saudara honorer dan lainnya bisa diakomodir. Kita harapkan tidak lama lagi revisi RUU ASN bisa disahkan. Kerja sama yang baik dari pemerintah dalam menyelesaikan Revisi UU ASN ini sangat kita butuhkan," ucap Bamsoet.


(ROS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA