Kejaksaan Serahkan Polemik RKUHP kepada DPR

Muhammad Al Hasan    •    Jumat, 08 Jun 2018 18:05 WIB
ruu kuhp
Kejaksaan Serahkan Polemik RKUHP kepada DPR
Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.

Jakarta: Kejaksaan Agung tidak ingin ikut campur terlalu banyak terkait polemik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Korps Adhyaksa menyerahkan semuanya kepada DPR.

"Bagaimana keputusan dari legislatif saja. Kita kan penegak hukum tugasnya adalah menegakkan peraturan perundangan yang ada," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selepas salat Jumat, di Masjid Kejaksaan Agung, Jumat, 8 Juni 2018.

Ia mengaku masing-masing lembaga memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Kewajiban atau kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pun menjadi ranah DPR.

Namun, dia mengingatkan bila undang-undang (UU) sejatinya hanya norma bersifat normatif. Keampuhan peraturan tergantung kepada kinerja penegak hukum.

Baca: Jaksa Agung Minta KPK tak Risaukan RKUHP

"Kalau penegak hukumnya kurang sempurna sekalipun pelaksananya akan bagus, tapi sebaliknya UU-nya bagus, pelaksananya tidak baik, ya tentunya nilainya juga berkurang," kata Prasetyo.

Ia mengajak publik membiarkan DPR bekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Tentunya, Kejaksaan Agung berharap DPR profesional dan memberikan hasil yang baik.

"Supaya bagaimana korupsi di negara kita ini bisa dicegah dan diberantas supaya lebih efektif dan maksimal hasilnya," ungkap Prasetyo.



(OGI)