Direktur PT Warga Kusuma Jaya Diperiksa KPK

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 14 Nov 2017 11:03 WIB
ott di kemenhub
Direktur PT Warga Kusuma Jaya Diperiksa KPK
Ilustrasi: Gedung KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Warga Kusuma Jaya (WKJ) Herlin Wijaya. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono (ATB).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Selain Herlin, penyidik juga ikut memanggil dua saksi lain yaitu Kepala Unit Pelaksana Proyek (UPP) Kelas II Bajomulyo Juwana Edi Sukisno dan Innaka Winahyu Nasution, karyawan swasta. Keduanya diperiksa untuk tersangka ATB.

Belum ada informasi rinci soal hubungan Herlin, Edi, dan Innaka dalam perkara ini. Namun, kuat dugaan, ketiga saksi itu mengetahui, melihat, dan mendengar praktik rasuah yang menyeret Tonny.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut sejumlah proyek yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi Tonny di lingkungan Kemenhub. Dia diduga menerima sejumlah uang maupun barang, seperti keris, batu akik, hingga tombak, terkait proyek di instansi pimpinan Menteri Budi Karya Sumadi.

Baca: Kepala Pelabuhan Laut Batam Diperiksa terkait Kasus Dirjen Hubla

Sebelumnya, Tonny ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK). Mereka terjerat kasus dugaan suap perizinan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.

Tonny selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara itu, Adiputra pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(OGI)