Jonru Merasa Ada Pelanggaran HAM Selama Proses Hukum

Arga sumantri    •    Senin, 13 Nov 2017 14:46 WIB
media sosialujaran kebencian
Jonru Merasa Ada Pelanggaran HAM Selama Proses Hukum
Jonru Ginting/Foto Istimewa

Jakarta: Tersangka ujaran kebencian, Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting mengugat kepolisian lewat jalur praperadilan. Salah satunya, terkait proses hukum yang dinilai kubu Jonru melanggar HAM.

Dalam permohonan praperadilan, tim penasehat hukum menyampaikan, Jonru mulanya diperiksa sebagai saksi pada Kamis 28 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB. Pada Jumat 29 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, Jonru ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua tim penasehat hukum Jonru, Djuju Purwantoro menyebut, setelah ditetapkan tersangka, pemeriksaan terus-menerus dilakukan terhadap kliennya hingga Jumat 29 September 2017 pukul 07.00 WIB di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Selama kurang lebih 15 jam," kata Djuju di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 November 2017.

Kubu Jonru juga memprotes sikap kepolisian yang melakukan pemeriksaan tiga hari berturut-turut terhitung sejak Jonru ditahan pada Sabtu 30 September 2017. Lantaran itu, kliennya jatuh sakit.

Djuju dan tim juga menilai proses penggeledahan usai penahanan Jonru melanggar HAM. Sebab, penggeledahan dilakukan dini hari saat keluarga dan tetangga Jonru tidur pulas.

"Yaitu sekira pukul 03.00 dini hari, suatu perbuatan yang tidak manusiawi dilakukan termohon," ucap dia.

Tim penasehat hukum pegiat media sosial itu juga merasa ada diskriminasi selama proses hukum. Kubu Jonru menilai seluruh proses hukum terhadap Jonru mesti dibatalkan.

"Maka status tersangka dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu penangkapan dan penahanan serta proses penuntutan oleh termohon terhadap pemohon menjadi batal dan tidak sah," ucap dia.


(OJE)