KPU Bantah Menyetujui Penundaaan Proses Hukum Paslon Pilkada

Ilham wibowo    •    Selasa, 13 Mar 2018 13:03 WIB
pilkada serentakpemberantasan korupsi
KPU Bantah Menyetujui Penundaaan Proses Hukum Paslon Pilkada
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan--Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta penundaan proses hukum kontestan Pilkada yang terduga terlibat korupsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun ditengarai setuju dengan pandangan pemerintah. Namun, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan membantahnya.

"Jadi Ketua KPU RI tidak berpendapat terkait dengan proses hukum yang dilakukan KPK. Pandangan bahwa proses hukum menunggu pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah bukan pandangan KPU," ujar Wahyu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. 

Alasan pemerintah menggulirkan kebijakan itu untuk menjaga keadilan. Meski demikian, KPU tak berwenang mencampuri proses hukum yang dilakukan KPK. "Justru sebaliknya KPU mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan," tuturnya. 

Baca: KPK tak akan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

KPU bakal melaksanakan tugas sesuai regulasi. Wahyu memastikan pihaknya tak mempermasalahkan operasi tangkap tangan (ott) terhadap calon kepala daerah yang terlibat korupsi. 

"Kami berkepentingan, pemilih menggunakan hak pilihnya dengan mendapatkan informasi cukup tentang rekam jejak kandidat. Itu kan bermanfaat bagi pemilih pada umumnya," ucap Wahyu. 

Baca: DPR Tolak Usulan Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

 
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto minta agar KPK menunda penetapan status tersangka bagi pasangan calon yang diduga terlibat korupsi. Permintaan ini disebut hasil koordinasi antara KPU, KPK, dan Jaksa Agung.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, menghadapi pilkada serentak, kita dari penyelenggara hanya mohon ditunda dulu lah penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan dia sebagai saksi ataupun sebagai tersangka," kata Wiranto saat ditemui di Ruang Rapat Utama Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Menurut dia bila KPK menetapkan pihak yang sudah resmi jadi peserta Pilkada akan mengancam keberlangsungan pemilu. Bahkan mengancam kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon juga partai pendukung.

"Apalagi kalau sudah ditentukan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," tutur Wiranto.

Mantan Ketum Hanura ini mengatakan permintaan itu tidak berlebihan. Penetapan status bagi calon kepala daerah bisa dilanjutkan setelah pemilu usai.



(YDH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA