KPK Periksa OK Arya

Kautsar Widya Prabowo    •    Kamis, 04 Jan 2018 10:58 WIB
kasus suapott kpk
KPK Periksa OK Arya
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas KPK. Foto: Antara/Septianda Perdana

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan pada mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Dia bakal diperiksa terkait suap pekerjaan pembangunan infratrusktur di Kabupaten Batubara Tahun 2017 dengan tersangka Sujendo Tarsono. 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Januari 2018.

OK Arya diketahui mengumpulkan uang suap kepada Sujendo Tarsono  seorang pemilik dealer mobil di Kota Medan, Sumatera Utara. Modus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 

Saat itu, OK Arya memerintahkan Sujendo menyerahkan uang sebanyak Rp250 juta kepada seorang pihak swasta Khairul Anwar (KHA). Namun, setelah transaksi selesai, tim Satgas KPK menangkap Sujendo dan Khairul. 

Di tempat terpisah, tepatnya di Kabupaten Batubara, tim juga mengamankan OK Arya di rumah dinasnya di wilayah Kabupaten Batubara. Dari situ, petugas mengamankan uang Rp96 juta. Uang itu diduga sisa dana yang ditransfer Sujendo kepada salah satu staf Pemerintah Kabupaten Batubara Agus Salim atas permintaan Arya sebesar Rp100 juta.

(Baca juga: Bupati Batubara Timbun Uang Suap di Bos Dealer Mobil)

Diketahui Arya dijanjikan fee sebesar 10 persen dari tiga proyek di Kabupaten Batubara oleh Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Dari Maringan, OK Arya akan mendapat Rp4 miliar dengan catatan PT Gunung Mega Jaya (GMJ) menggarap pembangunan Jembatan Sentang dengan nilai proyek Rp32 miliar.

Kemudian, OK Karya juga wajib menggolkan PT Tombang dalam lelang pembangunan Jembatan Sei Magung dengan nilai proyek Rp12 miliar. Sedangkan Syaiful menjanjikan OK Arya fee Rp400 juta untuk proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

Akibat perbuatannya Sujendo penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
 
(Baca juga: Ada Janji Fee Rp4,4 Miliar untuk Bupati Batubara)
 


(REN)