Metro News

Pakar Hukum: Status Hukum Ahok tak Perlu Diperdebatkan

   •    Kamis, 20 Apr 2017 11:30 WIB
kasus hukum ahok
Pakar Hukum: Status Hukum Ahok tak Perlu Diperdebatkan
Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: ANTARA/Muhamad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Status hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai terdakwa kasus penodaan agama menimbulkan perbedaan tafsir terkait apakah ia perlu dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta atau tidak.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan memang ada perbedaan tafsir tentang status Ahok, namun hal itu tak perlu diperdebatkan. Pasalnya, yang berwenang untuk menetapkan penonaktifan Ahok sebagai gubernur hanya Presiden Jokowi.

"Presiden sendiri paling tidak sejauh ini tidak menonaktifkan, dia mengambil sikap dari Mendagri atau pendapat yang mengatakan tidak perlu dinonaktifkan," kata Refly dalam Breaking News, Kamis 20 April 2017.

Terkait pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo tentang keputusan menonaktifkan Ahok setelah sidang tuntutan, Refly mengatakan ada berbagai pendapat dari sejumlah pihak termasuk ahli yang bisa menjadi rujukan presiden untuk mengambil keputusan. 

Namun, jika kemudian keputusan presiden tetap tidak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur karena berstatus terdakwa, pihak-pihak yang berkeberatan bisa mengajukan gugatan atas ketentuan dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

"Tapi memang PTUN dan PT TUN itu agak lama, tapi mungkin ada yang lebih cepat kalau MK mau menerima beban ini," kata Refly. 

Menurut Refly, jika kemudian MK bersedia menerima, maka MK hanya tinggal menentukan apakah penafsiran untuk menonaktifkan Ahok itu konstitusional atau inkonstitusional. Sehingga kalau sudah mendapatkan tafsir tunggal dari peradilan, maka interpretasi Pasal 83 UU Pemda itu tak perlu lagi diperdebatkan. 

"Dari intrpretasi ini mana yang dipilih presiden kalau memilih A apa konsekuensinya, apa tindakannya kalau kita tidak setuju. Tapi kalau ingin final desicion-nya di MK. Jangan khawatir, ada saja jalan keluarnya jangan sampai gaduh hanya karena interpretasi ini," jelas Refly. 





(MEL)